alexametrics

Pastikan Korban Bullying Tertangani dengan Baik

Ganjar Gandeng Aktivis Difabel

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG, Radar Semarang-Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah membentuk tim khusus untuk mengatasi dan mencegah perundungan di sekolah. Tim khusus yang melibatkan aktivis difabel dari Semarang maupun daerah lain itu, dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perundungan siswi SMP di Purworejo. Sekaligus untuk mereformulasi sistem pendidikan.

Ganjar mengatakan bahwa peristiwa perundungan siswi di Purworejo merupakan momentum untuk memperbaiki sistem. Baginya, sangat penting melibatkan semua elemen agar bisa merancang sistem pendidikan yang jauh lebih baik.

“Melihat dari kasus ini, saya orang yang meyakini bahwa kejadian seperti ini pasti ada di tempat lain, tetapi kita tidak tahu. Saya tidak ingin ini terulang. Maka semua sistem sekarang kami review dan kami perbaiki agar tidak terulang,” kata Ganjar.

Bagaimana kerja tim khusus itu? Pegiat Rumah D, Noviana Dibyantari yang mendapat arahan dari Ganjar, Sabtu (15/2) lalu bersama timnya melakukan identifikasi ke Purworejo. Ketika datang, Bunda Novi, sapaan akrab Noviana Dibyantari, disambut korban dengan tawa ceria seolah tak terjadi peristiwa besar dalam hidupnya.

Baca juga:  Sertijab Pejabat Polda Gunakan Digital Signature

“Pendampingan yang sudah kami lakukan, dengan cara mengajak dialog, menghibur korban, maupun menemui pelaku. Lagi-lagi saya melihat ada proses pembiaran dan ketidakdisiplinan, dan figur yang baik, sehingga terjadi peristiwa itu. Harus ada sentuhan revolusi mental yang kuat kepada anak-anak untuk masa depan,” kata Bunda Novi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri memastikan, korban perundungan yang terjadi di SMP Purworejo tertangani dengan baik setelah pihaknya melakukan penanganan dan assessment di Purworejo.

“Penanganan, assessment psikologi dan motivasi kami lakukan agar korban kembali giat belajar. Dua hari ini, kita istirahatkan agar tidak banyak dikunjungi. Kami telusuri jati diri pelaku maupun korban. Pemprov akan menangani dengan baik agar tidak dirugikan pendidikannya. Soal hukum ada di kepolisian,” kata Jumeri saat jumpa pers OPD di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (19/2).

Baca juga:  Pilih Disebut Cacat, Bukan Disabilitas

Menurut Jumeri, korban perundungan masih dalam pendampingan karena belum mau diajak berbicara. Para pendamping pun mangajak berenang dan bermain agar mau membuka obrolan. Terkait keputusan akan bersekolah dimana, pihaknya masih mengkaji berbagai kemungkinan.

Jumeri menyebutkan, selain di Purworejo, ada beberapa sekolah lain di Jateng dengan masalah yang hampir sama, tetapi tingkatnya tidak besar. Hanya saja, masalah di Purworejo itu menjadi viral setelah divideo dan di-upload ke media sosial.

“Pemprov Jateng beberapa kali koordinasi dengan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Awal Maret kami rapat lagi untuk memastikan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ada di Demak juga, tetapi tidak besar,” ujarnya.

Terkait wacana merger sekolah, kata Jumeri, karena secara administrasi milik yayasan Muhammadiyah, pihaknya meminta agar sekolah itu mem-branding kembali dengan beragam kegiatan dan diintervensi berbagai program agar bangkit dan menjadi sekolah pilihan masyarakat.

Jumeri juga menduga, perundungan di sekolah terjadi karena pelaku perundungan kurang mendapat wadah untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Untuk itu, ia mewajibkan sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. ”Ekstra kurikuler di sekolah kita bangkitkan. Sehingga anak sibuk berkarya dan mengekspresikan minatnya. Ini dari sisi pemerintah,” ujarnya.

Baca juga:  Jawa Pos Radar Semarang Siap Jalin Sinergi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jateng

Pencegahan perundungan, ia tambahkan, juga diperlukan peran orang tua serta pihak sekolah. Komunikasi antara guru dan orang tua harus intens sehingga penanganan anak di rumah dan di sekolah dapat sinkron. ”Seringkali guru BK tidak tahu kondisi anak di rumah. Ini perlu ada komunikasi,” tegasnya.
Pengamat pendidikan Ngasbun Egar mengatakan, perlu kerjasama sinergis antara pihak sekolah, orangtua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus perundungan. Dari sekolah, guru perlu meningkatkan pengawasan, terutama pada jam kosong dimana perundungan rawan terjadi. ”Peran orangtua juga penting untuk memastikan apakah anaknya berpotensi menjadi perundung atau korban perundungan. Kemudian memberikan tindakan lebih lanjut,” ujarnya. (sga/lhr/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya