alexametrics

Kabid Anggaran Akui Kecolongan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Kasus dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pajak penghasilan (PPh 21) Kota Salatiga semakin memanas. Lima saksi dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Asri Murwani di Pengadilan Tipikor Semarang. Sejumlah saksi mengakui kecolongan serta ada yang menandatangani kertas kosong.

Kabid Anggaran dan Belanja BKD tahun 2017 Maria Magdalena mengatakan ASN dibebani kewajiban membayar pajak. Dari gaji dipotong untuk tabungan asuransi pegawai negeri atau taspen, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan. Adapun jumlah potongan sama di daftar penguji dan rekapitulasi.

Selama ini, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit tidak pernah bermasalah. Namun, ia kecolongan hingga outputnya meleset. “Potongan bermasalah hanya 1, yaitu PPh21. Untuk pembayaran PPh 21 pakai Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani kepala dinas,” katanya.

Baca juga:  Demi Membeli Tembakau Gorila, Pria Ini Rela Utang Pinjaman Online

Ia menambahkan, Dalam SSP tertulis nominal yang disetor. Ia memiliki tugas menginput lapor SPT dan membayar pajak secara online. Adanya permasalahan karena DJB online bisa dimanipulasi. “Sebagai kabid, saya tidak pernah mengecek. Apakah dana tersetor atau tidak,” akunya.

Kepala Dinas DPPKAD Sri Widowati mengaku tidak mengkroscek laporan, termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ia berdalih berkas yang ditandatangani sudah diteliti secara berjenjang. Begitu juga rekening koran yang diterima perbendaharaan. “Sampai di meja saya, laporan sudah benar menurut kami. Jadi tanda tangan tidak mengecek,” katanya.

Penerbitan SP2D dari BKD Kota Salatiga sudah sesuai SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM). Tapi pelaksanaanya, ada dana kesejahteraan yang menjadi permasalahan dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku tidak tahu ada rekening dana kesejahteraan. “Tapi kalau ada tanda tangan saya, saya tandatangan sewaktu kertas itu kosong,” tambahnya.

Baca juga:  Rebutan Pacar, Dua Remaja Ini Terlibat Duel

Hakim sempat bertanya bagaimana mana dengan bukti setoran dan dana keluar atas nama Sri Widyastuti. Termasuk bukti tanda tangan. Sri keukeuh tidak mengetahui. “Saya bersumpah tidak pernah menerima. Tidak pernah ke bank dan tidak mengambil uang. Itu bukan saya,” akunya.

Tiga saksi lain adalah Kabid Verifikasi dan Perbendaharaan BKD Maret 2014-2016 Siswo Hartono; Kabid Verifikasi dan Perbendaharaan 2004-2014 Ida Puji Astuti; serta Kasubid Pengelolaan Kasda, Irny Melawati Johan.

Kasus dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap pajak penghasilan (PPh 21) Salatiga dibongkar Kejari Salatiga. Korupsi dilakukan Asri Murwani sejak 2008 hingga pensiun. Kasus ini merugikan negara Rp 12,5 miliar. Kejari Salatiga juga sudah menyita sejumlah bidang tanah bangunan dan mobil milik terdakwa dari hasil korupsi. (ifa/fth)

Baca juga:  Sudah Beraksi 289 Kali, Pelaku Teror Lempar Batu Ditembak

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya