alexametrics

Kejari Kota Semarang Ajukan Banding

Kasus Dugaan Korupsi Mantan Pegawai Dishub Kota Semarang

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Kasus dugaan korupsi penerimaan dana retribusi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang belum usai. Terdakwa Rusti Yuli Andayani masih harus berhadapan dengan hukum. Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mengajukan banding.

Kepala Seksi Pidana Khusus Setyawan Joko Nugroho menjelaskan, alasan pengajuan banding dikarenakan adanya perbedaan pasal yang putuskan oleh hakim. Sebelumya, ia menuntut terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31/1999 jo UU nomor 20/2001 jo Pasal 64 (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, hakim memutuskan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga:  Genjot Pajak Resto lewat Undian Makan Kenyang Dapat Hadiah

“Pasal 2 dan 3 sebenarnya sama-sama melawan hukum. Hanya saja pasal 3 lebih mengarah ke penyalahgunaan wewenang sebagai pegawai negeri,” jelasnya saat ditemui di kantor Kejari Kota Semarang Selasa (4/1).

Selain itu, lanjut Wawan -sapaan akrabnya- majelis hakim yang diketuai A A Putu NGR Rajendra itu menghukum terdakwa selama 6 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 2 bulan penjara. Sedangkan, pihaknya menuntut mantan bendahara pembantu tersebut dengan tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Saat ini, terdakwa telah mendekam di Lapas Perempuan Bulu. Perlu diketahui, terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dishub Kota Semarang pada tahun 2017-2018.

Baca juga:  Otak Perampokan Uang Rp 561 juta di Jalan Krakatau Dibekuk

Selaku BPP, ia tidak menyetorkan uang penerimaan retribusi Uji KIR Dishub Kota Semarang setiap harinya ke rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang di Bank Jateng selama dua tahun. Atas perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemkot Semarang yang nyata dan dapat dihitung sebesar Rp 1,65 miliar.

Uang pengganti tersebut harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dirampas untuk disita. Apabila masih tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Ia menjelaskan, uang pengganti tersebut dihitung berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan yaitu Rp 1,652 miliar. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah menyerahkan sebagian dari kerugian sejumlah Rp 120 juta. “Sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp 1,5 miliar,” jelasnya. (ifa/ida)

Baca juga:  Banjir Jakarta Hambat Perjalanan KA ke Semarang

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya