alexametrics

6.870.960 Rokok Ilegal Senilai Rp7,03 Miliar Dimusnahkan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemprov Jateng bersama Kanwil Bea Cukai Jateng dan DI Jogjakarta memusnahkan 88.014 keping pita cukai dan 6.870.960 batang rokok ilegal di halaman Kantor Gubernur Jateng, Selasa (14/12). Total barang yang dimusnahkan senilai Rp7,03 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,12 miliar.

Kepala Kanwil DJBC Jateng DIJ Muhamad Purwantoro menjelaskan, pemusnahan itu merupakan hasil penindakan periode Februari hingga November 2020 lalu. Sebagian upaya gempur rokok ilegal ini juga hasil operasi bersama Satpol PP Pemprov Jateng dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Selain itu, lanjut dia, keberhasilan itu juga tak lepas dari sinergi dengan aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi lainnya. Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat sinergitas yang telah dibangun. “Khususnya untuk lebih serius melakukan pemberantasan rokok ilegal dari hulu hingga hilir.

Baca juga:  Mengejutkan, Emy Listiyani Ternyata Tewas di Tangan Mantan Pacar

Dikatakan, sepanjang 2021 pihaknya telah melakukan 478 penindakan, dan berhasil mengamankan 51,05 juta batang rokok ilegal di wilayah Jateng dan DIJ. Nilainya mencapai Rp40,78 miliar, dan kerugian negara ditaksir Rp26,74 miliar.

Pemusnahan juga diikuti oleh Sekda Provinsi Jateng Sumarno. Bersama jajaran pejabat lainnya, beberapa tong berisikan rokok ilegal dibakar. Kemudian dua truk rokok ilegal lainnya dibawa ke TPA Jatibarang untuk dimusnahkan.

Sumarno sepakat bila penyebaran rokok ilegal sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, untuk cukai rokok 10 persen dari pajak rokok yang diambil digunakan untuk penanganan kesehatan dan pembangunan di Jateng.

“Sebagai edukasi kita semua, teman-teman pedagang harus hati-hati, jangan mudah diiming-imingi keuntungan besar dari penjualan rokok ilegal,” jelasnya.

Baca juga:  Bacok Pencuri, Dituntut Dua Tahun Penjara

Purwantoro juga mengingatkan para pelaku dan penjual rokok ilegal bahwa kerugian akan kembali ke masyarakat dan diri sendiri. Maka dari itu, ia mengimbau agar pelaku berhenti dari bisnis ilegal atau terancam pidana penjara paling lama 25 tahun, atau setara dengan denda Rp11 miliar.

“Upayanya menggempur peredaran rokok ilegal tidak hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tapi juga untuk mengendalikan konsumsi dan menciptakan iklim usaha yang sehat. (taf/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya