alexametrics

Keterangan Palsu Itu Kata Penyidik Bukan Kata Hakim

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pelaporan Kwee Foeh Lan ke Polrestabes Semarang oleh keponakannya sendiri terkait keterangan palsu akhirnya menemui titik terang. Pasalnya, setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng melakukan ekspose, akhirnya mengirimkan pengembalian berkas perkara atau P-19 kepada penyidik Polrestabes Semarang.

Tim kuasa hukum Kwee Foeh Lan, John Richard Latuihamallo menjelaskan, P-19 artinya penyidik wajib melengkapi petunjuk jelas pada pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan. “Klien kami sudah diperiksa di Polrestabes Semarang, yang ditanyakan penyidik adalah bagaimana tanggapan Agnes Siane atas keterangan klien kami,” katanya kemarin.

John Richard menjelaskan, jika dalam pemerikasan tersebut sesuai dengan hasil persidangan, maka tidak ada keterangan palsu yang disampaikan Agnes Siane atas keterangan dari Kwee Foeh Lan. Bahkan hakim tidak menyatakan adanya catatan keterangan palsu yang diberikan oleh Kwee Foeh Lan.

Baca juga:  Tak Terima Ditegur, Pemabuk Bacok Warga

Hal tersebut terkait pendirian tanah dan bangunan pada tahun 1967. Yakni saat klien kami menikah, bangunan itu sudah ada. Perihal bangunan tersebut adalah menurut keterangan suaminya, yakni Kiantoro Nadjujojo.

Di persidangan, hal itu tidak ditanyakan oleh Hakim, sehingga kliennya tidak menerangkan hal tersebut di pengadilan. Kalau ditanyakan oleh Hakim, tentu dirinya akan menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan kliennya kepada penyidik.

“Penyidik bertanya, tentang siapa yang mengusai bangunan dan mendirikan bangunan. Namun keterangan ini bukan di persidanga, justru ada di BAP. Dalam persidangan, Hakim tidak menanyakan hal tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, yang dikatakan keterangan palsu, justru muncul berdasarkan keterangan penyidik dalam tingkat penyidikan. Bukan di persidangan. Artinya tuduhan keterangan palsu ini muncul saat penyidik melakukan penyidikan atas keterangan pelapor Tan Jerfri. Itukan pendapat mereka.

Baca juga:  Pinjol Ilegal Merajalela, 3.193 Situs Diblokir

“Di dalam pemeriksaan tambahan tersebut, klien kami sudah menyampaikan semua. keputusan Pengadilan perihal kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jalan Tumpang nomor 5 Semarang dari PN, PT, Kasasi hingga Peninjauan Kembali adalah Sah milik klien kami dan suaminya Kiantoro. Semua keputusan sudah inkracht, sah tanah dan bangunan ini milik klien kami,” tegasnya.

Termasuk Putusan Pidana Penggelapan Agnes Siane sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Kami berharap Apa Dasar Hak Pelapor yang tidak memiliki Alas Hak untuk melapor perihal masalah Tanah dan Bangunan ini? Hukum Keadilan dan Kebenaran jangan diputarbalikan,” tandasnya.

Sebagai kuasa hukum ia berharap apa yang sudah disampaikan terkait pemeriksaan penyidik atas diri Kwee Foeh Lan beserta bukti-bukti putusan perdata kepemilikan dan putusan pidana penggelapan atas diri Agnes bisa diberikan ke jaksa penuntut umum untuk menjadi masukan dan pertimbangan hukum demi keadilan.

Baca juga:  Ratusan Massa Turun ke Jalan, Gelar Aksi Lawan Oligarki

Bahwa perlu dipahami, penyidik menerapkan Pasal 242 KUHP adalah adanya peristiwa memberikan keterangan palsu di persidangan. Pasal 242 KUHP bukan pemberian keterangan palsu di luar persidangan. Sedangkan alat bukti sah adalah berkaitan dengan Pasal 174 KUHAP. (den/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya