alexametrics

Tunggakan PBB Capai Rp 35 Miliar, Kejari Semarang Bakal Buru 36.000 Wajib Pajak

Artikel Lain

RADAREMARANG.ID, Semarang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang akan mengejar dan menagih 36.000 wajib pajak yang menunggak sebesar Rp 35 miliar di tahun 2021 ini. Kejari akan mengeluarkan surat penagihan yang di dalamnya tertera nomor telepon guna mengonfirmasi dan mengirimkan data-data jika ada masalah.

“Kejari Kota Semarang tugasnya adalah menjadi jembatan antara masyarakat dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Jika masyarakat ada yang merasa tanah yang ditaguh bukan miliknya atau lainnya, bisa melakukan konfirmasi. Pelayanan Kejari dibuka selama 24 jam,” kata Kasi Datun Kejari Kota Semarang Dyah Ayu Wulandari dalam acara koordinasi, sosialisasi, dan penyampaikan surat tagihan pajak daerah (STPD) di Kecamatan Gajah Mungkur Kamis (14/10).

Baca juga:  Dua Napi Lapas Perempuan Semarang Jalani Perawatan Medis

Kasi Pajak I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kejari dalam hal penagihan pajak sejak 2020 lalu. “Hal ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan,” harapnya.

Realisasi tunggakan tahun 2019 sebesar Rp 13 miliar. Sedangkan tahun 2020 mencapai Rp 70 miliar. “Harapannya, di tahun 2021 ini hasilnya bisa seperti tahun kemarin. Sekalipun ini masih di suasana pandemi Covid-19,” katanya di acara yang dihadiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan petugas PBB se-Kecamatan Gajah Mungkur itu.

Bapenda pun memberikan kebijakan-kebijakan yang populis di masyarakat, di antaranya relaksasi, keringanan, dan sebagainya. Hal itu diharapkan dapat meringankan beban pajak masyarakat, sehingga semakin tertib membayar.

Baca juga:  Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi, Gondol Uang Rp 113 Juta

Bambang bersyukur, tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Kota Semarang telah mencapai 80 persen lebih. Artinya, masih ada sekitar 15-20 persen masyarakat yang menunggak.

Camat Gajah Mungkur Yudi Wibowo mengakui kecamatannya termasuk penyumbang penunggakan PBB terbanyak. “Penunggakannya paling tinggi, tapi oknumnya sedikit. Misalnya kalau yang nunggak adalah hotel, ya sudah berapa itu nilainya,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya penagihan dari kejaksaan dapat memperlancar pembayaran PBB di daerahnya. (cr9/ida)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya