alexametrics


Tidak Patuh Prokes, AJB Sarankan Sanksi Hukum

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID, Semarang — Pandemi Covid-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan, karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan (Prokes), mendorong Advokat Jateng Bersatu (AJB) buka suara. AJB meminta pemerintah daerah untuk bersigap tegas. Yakni, memberikan sanksi hukum bagi warga yang tak patuh Prokes.

Perwakilan AJB, John Richard Latuihamallo SH, MH, mengatakan, sebagai bagian dari warga Kota Semarang– dalam hal ini selaku praktisi hukum—AJB melihat sebagian masyarakat masih tidak patuh dan taat Prokes. “Seolah mereka tidak peduli dan aware atas keselamatan dirinya sendiri. Padahal, mereka yang tidak patuh, menjadi salah faktor utama penyebaran Covid jika  tidak menjalankan Prokes dan  membatasi diri atas situasi yang ada,” kata pengacara yang intim disapa Bang John, itu.

Karenanya, lanjut Bang John, AJB berharap   Pemprov Jawa Tengah—juga Pemkab/Pemkot—untuk bersikap dan bertindak  tegas menyikapi situasi yang ada. “Tentu dengan mempertimbangkan faktor lain, sebagai suatu kebijakan yang dapat berdampak positif untuk menghentikan penyebaran   Covid-19,” kata John. Seperti program Jogo Tonggo, juga upaya lebih memperketat pembatasan hubungan sosial, dengan mengoptimalkan sanksi hukum.

AJB juga meminta aparat keamanan seperti Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, Polrestabes Semarang, Kodim, Satpol, bahkan aparatur di tingkat kelurahan hingga RT/RW, untuk menegakkan aturan hukum bagi warga yang tidak taat Prokes. “Dengan adanya sanksi hukum yang tepat, tentu harapan kami bisa menekan laju penyebaran Covid-19.”

AJB, lanjut John, mengapresiasi upaya Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang berupaya maksimal untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Hanya saja,  peredaran Covid-19,  masih saja tidak terkendali. Itu karena masyarakat banyak yang tidak patuh. Banyak pelanggaran, sehingga penyebaran Covid-19 terus saja terjadi. “Kita butuh sikap tegas. Karena itu, penegakkan hukum dan sanksi harus dilakukan.”

Di Polda Jateng pun, lanjut John,  beberapa kegiatan penyidikan kasus terpaksa ditunda, karena masyarakat tidak berani mengambil risiko. Termasuk, para advokat yang hendak menjalankan tugas pendampingan hukum, meminta untuk dilakukan penundaan.

AJB terdiri atas John Richard Latuihamallo (KAI Jateng) Broto Hastono (Peradi), Rangkey Margana (Ikadin), Reza Kurniawan (Peradi), Kaerul Anwar (AAI),  Viktor Nizam (IPHI), Yosep Parera (Peradi), Anna Winiasatuti (IKAPS), Broto Aji (HAMI), dan M. Ridwan  (HAPI). (*/isk)

Terbaru

Fadia Baca Semua Aduan Warga

Tempat Ibadah Harus Taat Prokes

Populer

Lainnya