alexametrics

Koalisi Advokat Mbah Tun Duga Ada Gratifikasi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun melaporkan ketua Pengadilan Negeri (PN) Demak ke kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng di Jalan Pamularsih Kota Semarang, Kamis (24/9/2020). Terkait Gugatan Pembatalan Lelang oleh Mbah Tun dalam Perkara nomor 11./Pdt.G/2020/PN.Dmk.

Juru bicara Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun Karman Sastro mengatakan, kedatangannya ke kantor PKY untuk menindaklajuti dan melakukan pemeriksaan terhadap jajaran PN Demak yang menangani perkara ini. Dalam perkara ini, gugatannya dikabulkan seluruhnya.

Namun dalam memori banding pemenang lelang dalam hal ini Dedy Setyawan Haryanto, terjadi kejanggalan. Di antaranya biaya sebesar Rp 53 juta yang ditranfer ke rekening pribadi oknum panitera bukan rekening pengadilan.

Baca juga:  Selesai Dibangun, Ini Penampakan Pasar Bandungan Baru

Selain itu, ada istilah kasbon oleh oknum panitera yang meminta Rp 20 juta dengan rincian Rp 5 juta di antaranya menggunakan kwitansi asli dengan stempel pengadilan dan ada biaya pengamanan namun tidak disebutkan nominalnya.

Dengan melaporkan hal tersebut, pihaknya berharap, KY bersinergi dengan lembaga lain untuk menindaklanjuti ini. Pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah. “KY harus bersinergi dengan Bawas Mahkamah Agung untuk menjaga marwah lembaga peradilan yang bersih sehingga dapat mewujudkan keadilan,” katanya.

Ketua PKY Muhammad Farkhan mengatakan Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dari Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun yang melaporkan dugaan gratifikasi. Karena laporan ini baru masuk, pihaknya akan mempelajari berkasnya terlebih dahulu. Apakah sudah kelengkapan atau ada kekurangan berkas, akan diperbaiki kekurangannya. Misalnya belum ada surat kuasa, kemudian KTP dan sebagainya nanti akan disempurnakan.

Baca juga:  Hanya karena Masalah Ini, Taruna Politeknik Pelayaran Semarang Tewas Setelah Dipukul Senior

“Sambil menunggu kelengkapan itu, akan dianalisis apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Selanjutnya akan dipelajari laporan itu apakah itu masuk kewenangan KY atau bukan. Setelah dipelajari, termasuk wilayah kami maka akan kami tindaklanjuti,” katanya. (hid/ida/bas)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya