Divonis Delapan Tahun Penjara, Eks Bupati Kudus Banding

235
Muhammad Tamzil saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Bupati Kudus nonaktif, Muhammad Tamzil mengajukan banding atas putusan majelis dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/4/2020) yang memutuskan dirinya dianggap terbukti melakukan suap dan gratifikasi terkait kenaikan jabatan di Pemkab Kudus, dengan pidana penjara selama delapan tahun.

“Kami akan ajukan hak untuk banding proses ini masih panjang, bahkan bisa saja sampai kasasi Mahkamah Agung. Kami mencoba untuk membela tapi tidak diterima majelis makanya kami banding,” kata Tamzil, usai sidang.

Tamzil memastikan memori banding akan disiapkan kuasa hukumnya karena masih ada waktu. Ia juga mengaku heran mengapa pembelaan tidak diungkapkan majelis hakim dalam putusan itu, sehingga bisa dijadikan pertimbangan majelis.

“Fakta persidangan jelas saya tidak pernah memerintah dan menyuruh. Saya tidak menerima putusan ini, kami punya data dan rekamannya, tapi kami rasa hakim memiliki kenyakinan lain. Maka dari itu, kami akan banding,” ungkapnya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Sulistiyono menilai terdakwa Tamzil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, baik berupa suap maupun gratifikasi, dengan pidana penjara selama delapan tahun. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Kemudian dibebankan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,125 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupinya.

Menurut majelis hakim, jumlah uang pengganti tersebut diperhitungkan dari hasil korupsi yang diterima atau diperuntukkan bagi terdakwa. Baik dalam delik suap maupun gratifikasi.”Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” kata hakim Sulistyono, dalam amarnya.

Selain itu, majelis hakim, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal  memberatkan. Di antaranya, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Bupati Kudus. Kemudian, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Serta, terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum atas tindakan korupsi.”Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta masih memiliki tanggungan keluarga,” ungkap majelis.

 

Anggota majelis hakim Dr Robet Pasaribu dalam pertimbangan putusan mengatakan, terdakwa Tamzil terbukti menerima suap dari mantan Plt Sekretaris DPPKAD Kudus Akhmad Shofian sebesar Rp 750 juta yang diberikan secara bertahap.Penerimaan itu dilakukan bersama-sama dengan staf khusus Bupati Kudus, Agoes Soeranto dan ajudan pribadi bupati Kudus, Uka Wisnu Sejati.

Selain itu, terdakwa juga dianggap menerima gratifikasi senilai Rp 1,775 miliar. Uang tersebut didapat dari beberapa ASN di Kabupaten Kudus. Namun, tidak semua dakwaan gratifikasi dari jaksa KPK terbukti. Majelis hakim menganggap bahwa ada beberapa pihak yang dinilai tidak cukup bukti untuk dikatakan sebagai pemberi gratifikasi.”Dari suap itu, terdakwa Tamzil menerima bagian Rp 350 juta,”sebut majelis.

Atas putusan itu, Tamzil juga minta izin tetap ditahan di ruang tahanan Polda Jateng, hingga menunggu perkaranya berkekuatan hukum tetap (inchrach). Sementara itu, Penuntut Umum KPK Joko Hermawan minta waktu tujuh hari pikir-pikir. (jks/bas)

 





Tinggalkan Balasan