Dituntut 10 Tahun Penjara, Tamzil Siapkan Pembelaan

Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, Yudi Sasongko, untuk menentukan sikap pembelaan di Pengadilan Tipikor Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil dituntut 10 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (18/3/2020). Namun terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi kenaikan jabatan di Pemkab Kudus itu menanggapi santai tuntutan dari Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Kami hormati tuntutan KPK. Saya rasa tuntutan KPK itu tidak jauh berbeda dengan dakwaannya. Hanya ditambah beberapa fakta persidangan. Nanti di pembelaan saya akan menyampaikan bukti-bukti yang belum dimunculkan oleh KPK,” kata Muhammad Tamzil kepada Jawa Pos Radar Semarang usai sidang.

Ia memberikan contoh, soal tuduhan suap, di sidang jelas terungkap bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Agus Soeranto, Uka Wisnu Sejati dan Akhmad Shofian untuk meminta uang. Sehingga sudah jelas dirinya memang tidak pernah melakukan sesuai yang dituduhkan KPK. “Nanti di pembelaan akan kami buktikan. Di persidangan Agus juga menyatakan kalau saya memang tidak pernah memberikan perintah. Uka juga tidak pernah, sama juga Shofian,” tandasnya.

Sedangkan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, lanjutnya, sudah diakui tidak ada uang ditemukan di ruang kerjanya. Tapi uang ditemukan di tempat Agus. Juga soal gratifikasi, ia mengaku tak pernah memerintahkan. Tamzil merasa dalam kasus ini dirinya diserat-seret oleh Agus, Uka, dan Shofian maupun Rini Kartika Hadi Ahmawati.

“Nanti akan saya uraikan di pembelaan. Saya urai sesuai fakta persidangan. Nanti pembelaan akan dibuat dua. Dari saya pribadi dan kuasa hukum. Saya melihat dalam kasus ini ada yang memanfaatkan, yang kebetulan mutasi jadi obyek korupsi. Jadi kebijakan saya dianggap ikut, nanti akan saya uraikan di pembelaan mana peristiwa suap dan mutasi,” bebernya.

Sementara itu, dalam amar tuntutannya, PU KPK Joko Hemawan menyatakan terdakwa Tamzil terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tamzil juga dianggap bersalah melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua.

“Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Tamzil dengan pidana selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 3,1 miliar, subsider 2 tahun penjara,”kata Joko Hermawan d ihadapan majelis hakim yang dipimpin Sulistyono.

KPK juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk tidak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok.

Dalam pertimbangannya, KPK meyebutkan hal-hal memberatkan, yakni terdakwa Tamzil tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdakwa menggunakan pengaruh sebagai kepala daerah untuk melakukan kejahatan, serta terdakwa melakukan kejahatan menggunakan alat staf khusus bupati untuk perantara menerima uang.

“Kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan pribadi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dengan menggunakan kewenangannya sebagai bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Terdakwa tidak mengaku terus terang dan tidak menyesali perbuatannya, serta terdakwa pernah dihukum,” paparnya.

Dalam pertimbangan lainnya, KPK menguraikan terdakwa melakukan gratifikasi dianggap sebagai suap. Total Rp 2,5 miliar. Rinciannya, dari Heru Subiyantoko Rp 900 juta, serta dari Joko Susilo Rp 500 juta dan Rp 300 juta. Juga dari Abdul Halil, Sugiharti, Harjuna Widada, Zjubaidi, Suproyono, Kasmijan, dan lainnya. Hal itu sesuai fakta hukum dan keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam amar tuntutan.

“Beberapa kali penerimaan gratifikasi haruslah dianggap suap, karena berhubungan dengan jabatannya. Semua penerimaan uang tidak ada satupun yang dilaporkan terdakwa ke KPK hingga sekarang. Terdakwa juga tidak mampu membuktikan  di persidangan penerimaan gartifikasi itu bukan merupakan suap,”kata Joko.

Sedangkan suap sebesar Rp 750 juta diterima terdadakwa secara bertahap dari Ahmad Shofian dan Agus Kroto. Terkait keterangan Tohirin yang ingin memecat Agus, KPK meminta untuk disanggah. Dengan alasan keterangan saling bertentangan dengan para saksi di persidangan. Sedangkan pada pokoknya para saksi di persidangan menerangkan Agus Soeranto adalah orang kepercayaan terdakwa. Atas tuntutan itu, kuasa hukum Tamzil, Yudi Sasongko, langsung meminta waktu untuk membacakan pembelaan pada Senin (23/3/2020) mendatang. Hal itu diputuskan setelah berembuk dengan kliennya, Tamzil. (jks/aro/bas)

Tinggalkan Balasan