Anggap Dakwaan Tidak Cermat dan Tidak Lengkap

151

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Jaksa dan pegawai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng nonaktif, yakni mantan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Kusnin, mantan Kasi Penuntutan Tipidsus Kejati Jateng Muhammad Rustam Effendy dan mantan Staf TU Kejati Jateng Benny Chrisnawan, anggap dakwaan kepada mereka yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) gabungan dibuatnya tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Hal itu dibeberkan ketiganya atas perkara dugaan suap dan pemerasan terhadap pemilik sekaligus Komisaris PT Suryasemarang Sukses Jayatama (SSJ) Surya Soedarma bin Lie Tjek Jauw, dalam agenda eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) gabungan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejati Jateng, dan Kejari Kota Semarang, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/12/2019).

Eksepsi tersebut dibacakan secara terpisah oleh masing-masing penasehat hukum ketiganya. Pertama Kusnin melalui penasehat hukumnya, HD Junaedi, yang menyatakan semua dakwaan alternatif yang dibuat JPU menyertakan delik penyertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sehingga, menurutnya, dakwaan JPU tidak konsisten dengan delik penyertaan dalam menguraikan dakwaan. Hal ini dikarenakan di dalam dakwaan JPU menyebut perbuatan terdakwa adalah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

“Oleh karena kebingungan Penuntut Umum maka menyebabkan surat dakwaan yang dibuatnya menjadi tidak cermat tidak jelas, dan bahkan tidak lengkap,” sebutnya dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, Sulistyono.

Sedangkan terdakwa, Muhammad Rustam Effendi dan Benny Chrisnawan, dipaparkan oleh penasehat hukumnya Dani Sriyanto dan Dewi Harastuti, kalau JPU tidak jelas dalam mencantumkan pasal yang dikenakan terdakwa. Selain itu, JPU juga tidak jelas memformulasikan pasal-pasal dalam dakwaan keempat yang didakwakan kepada terdakwa.

Selain itu, JPU tidak menyebutkan apakah terdapat pemberi suap yang telah lebih dahulu didakwakan. Dengan begitu, seharusnya telah terdapat pemberi suap yang telah diajukan dalam persidangan, melainkan harus diuraikan dalam dakwaan tersebut. Selai itu dakwaan penuntut umum tidak jelas dalam menguraijan rumusan delik pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Dakwaan Penuntut Umum dalam menguraikan Peranan terdakwa berkaitan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak jelas, maka dakwaan tersebut sudah sepantasnya batal demi hukum,”tandasnya.

Adapun untuk eksepsi terhadap terdakwa Benny Chrisnawan, juga dianggap JPU tidak jelas memformulasikan pasal-pasal dalam dakwaan keempat yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Dany, dalam kasus tersebut Benny tidak dalam kapasitas untuk dapat bersama-sama memenuhi perbuatan pelaksaan atau pemenuhan bersama Kusnin maupun Rustam. Pasalnya, kliennya tidak memiliki kewenangan, sehingga hanya ditempatkan sebagai turut membantu atau penghubung.

“Hal itu dapat dilihat dengan jelas Rustam Effendi memerintahkan Benny untuk menjadi penghubung antara pihak penuntut umum dengan Alfin Suherman,” ungkapnya.

Atas eksepsi dari ketiga terdakwa, JPU gabungan akan mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut. Tanggapan akan dibacakan pada pekan depan. (jks/ap)