Perkara di Jawa Tengah Meningkat, Ikadin Tawarkan Advosqure

232

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG- Sejumlah perkara pidana diketahui semakin meningkat. Baik di kepolisian maupun pengadilan. Seperti halnya di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, jumlah perkara perdata dan pidana sampai akhir November 2019, tercatat masuk ada 654, perkara diputus 675. Kemudian pidana umum jumlah perkara masuk ada 426, yang sudah diputus 420, jumlah itu masih tersisa 60, sisa tersebut bukan tidak terselesaikan melainkan masih berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Jumlah kenaikan itu diketahui dari hasil paparan materi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Abdul Jalil dan perwakilan Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah AKBP Dwi Susanto. Paparan itu disampaikan dalam acara legal update, bertemakan “Catatan Akhir Tahun Penegakkan Hukum dan HAM” yang diselenggarakan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jawa Tengah bekerjasama dengan Tahir Foundation, di Grasia Hotel, Semarang.

Selain keduanya juga hadir narasumber lain, yakni, Kordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Jateng, Anton Rudiyanto, dan Ketua Bidang Humas DPP Ikadin, Erwin Oemar. Acara itu juga dihadiri Ketua DPD Ikadin Jateng, HM Rangkey Margana dan Sekretaris Daerah Ikadin Jateng, Dr Muhammad Rofian. Dengan moderatornya adalah Dosen Unisula Semarang, Jawade Hafids.

“Tahun 2018 tindak pidana konvensional ditangani Polda Jateng sebanyak 4906 perkara. Sedangkan di 2019 ada 5.613 perkara. Kasus itu beragam, mulai curat, curanmor, judi, pengelapan, penipuan, curas, perlindungan anak dan wanita, anirat, kebakaran dan pembunuhan. Dominasi paling banyak curanmor dan curat,”kata AKBP Dwi Susanto.

Namun demikian diakuinya tidak semua masalah bisa langsung ditangani, karena semua butuh dipetakan masalah maupun perkaranya terlebih dahulu.

Sedangkan berbagai masalah yang ada di pengadilan, Abdul Jalil, dalam paparannya menyampaikan dengan jumlah hakim tinggi sebanyak 48 orang ditambah struktural 6, panitera pengganti 41 dianggap sangat memadai. Hanya saja ia mengaku miris saat melakukan pengawasan di Pengadilan Negeri Semarang, dengan jumlah sekian ribu perkara, padahal hakim hanya 50an, kalau ditambah 50 hakim saja masih kurang, dengan jumlah perkara yang membludak.

“Kalau di PT masih memadai antara perkara dan jumlah hakimnya. Berbeda di pengadilan negeri kadang sidang korupsi bisa sampai malam, jadi kalau yang nanggung makan terdakwa siapa, karena kebanyakan tidak ada anggaran di dipa, makanya sering menjadi permasalahan,”sebut Abdul Jalil.

Sekda Ikadin Jateng, Dr Muhammad Rofian, menerangkan dalam menghadapi era disruptif, Ikadin telah meluncurkan aplikasi berbasis website bernama Advosqure. Aplikasi tersebut menyajikan data para advokat, sehingga memudahkan masyarakat yang akan mengunakan jasa mereka. Selain itu juga menyajikan data laporan kasus yang ditangani advokat itu kepada klienya.

Menurutnya keuntungan dengan menggunakan aplikasi ini di antaranya mudah diakses di manapun, advokat terverifikasi izin beracara dan kompetensinya oleh Ikadin, biaya transparan dan diawasi langung oleh Ikadin. Sejumlah fitur dalam aplikasi ini diantaranya adalah adanya informasi lengkap tentang advokat, konsultasi gratis dan real time tracking progress.

“Sejak dirilis pada awal Agustus 2018 lalu, saat ini layanan Advosquare telah memperoleh puluhan aduan dengan berbagai kasus. Paling tinggi masih legal drafting, disusul perceraian dan kasus hukum lainnya,” kata Rofian, Senin (23/12/2019).

Sementara itu dalam paparannya, Anton Rudiyanto, lebih menekankan banyaknya undang-undang tidak mempengaruhi dengan turunnya jumlah tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, makin banyaknya undang-undang, menurutnya bukanlah prestasi, melainkan justru semakin mudah bersinggungan dengan undang-undang lain.

“Kadang di sisi penegak hukum menimbulkan kebingungan, mau digunakan yang mana, padahal kedudukannya sama. Berbeda kalau kedudukannya khusus bisa digunakan lex spesialis,” bebernya. (jks/ap)