77 Alumni SH Sandang Gelar Advokat

399
ANGGOTA BARU : Sebanyak 77 advokat baru Ikadin Jawa Tengah di sumpah dan diambil janjinya oleh Ketua PT Jateng, Dr Sri Sutatiek, dalam acara yang dihadiri sejumlah senior Ikadin Jateng, HM Rangkey Margana, Herry Darman, Dr Muhammad Rofian, Nicholas Reydi dan Agus Jaya Astra, di aula PT Jateng

RADARSEMARANG.ID, SEMARRANG – Sebanyak 77 lulusan sarjana hukum (SH) di sejumlah perguruan tinggi, akhirnya menyandang gelar advokat dari organisasi profesi Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Provinsi Jawa Tengah. Gelar tersebut diperoleh setelah mereka resmi di sumpah dan diambil janjinya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Provinsi Jawa Tengah, Dr Sri Sutatiek di aula PT Jateng, Jalan Pahlawan nomor 19, Semarang, Rabu (4/12).

Dalam pengarahannya, Ketua PT Jateng, Dr Sri Sutatiek, menyampaikan makna lafal sumpah dan janji mengandung makna cukup dalam. Dengan demikian, ia meminta para advokat baru tersebut harus memahami setiap lafal sumpah, kemudian mengimplementasikan didalam kinerja sehari-hari sebagai advokat yang profesional dan bermartabat. Ia juga mengigatkan tugas utama advokat, yang utamanya menjaga kode etik advokat.

“Jika membicarakan teman sejawat sesama advokat atau jika berhadapan antara satu dengan lainnya dalam sidang pengadilan, hendaknya gunakan kata-kata sopan. Sebagai advokat jangan merebut klien dari sesama teman sejawat,”pesan Sri Sutatiek, dihadapan advokat yang baru di sumpah tersebut.
Sri kemudian memberikan contoh sama halnya dengan hakim, dilarang mengomentari putusan sesama hakim. Bahkan ia sendiri sebagai pimpinan juga tidak boleh mengomentari putusan hakim yang merupakan anak buahnya. Hal itu menurutnya bertentangan dengan kode etik hakim.

“Jadi advokat dan hakim sama saja, cuma beda tempat saja. Kami ingatkan juga advokat jangan memberikan jaminan ke klien bahwa perkaranya akan menang di pengadilan, termasuk memberikan steatmen di media masa bahwa perkaranya pasti menang di pengadilan,”tandasnya.

Dikatakannya, saat ini setelah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan. Maka advokat dan para pencari keadilan tidak mudah bertemu dengan hakim, panitera dan lainnya di pengadilan. Untuk itu semua harus melalui prosedur PTSP. Ia kemudian meminta Sekretaris Daerah Ikadin Jateng, Dr Muhammad Rofian untuk mengumpulkan rekan-rekan advokat di Jateng untuk nantinya diberikan sosialisasi e-court dan e-litigasi sebagaimana aturan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 Tahun 2019 dan Perma nomor 3 Tahun 2018.

“Sekarang mengajukan gugatan secara e-court, sebelum 1 Januari semua pengadilan harus sudah menggunakan e-court dan e-litigasi. Di Jateng jauh ketinggalan dengan Surabaya dan Pelambang, nanti akan di paksa menggunakan sistem tersebut,”sebutnya.

Ketua Ikadin Jawa Tengah, HM Rangkey Margana, melalui Sekretaris Daerah Ikadin Jateng, Dr Muhammad Rofian, mengaku kedua sistem tersebut sudah dilakukan sosialisasi kepada advokat di Jateng. Untuk itu, ia sebagai kordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB) menghimbau seluruh advokat bisa segera mengikuti kebijakan penggunaan e-court dan e-litigasi tersebut. Namun demikian, diakuinya di Jateng penggunaan tersebut masih rendah.

“Nanti pelan-pelan advokat mengikuti itu, termasuk advokat Ikadin yang baru lulus harus daftar. Ikadin juga sudah sosialisasikan sistem itu, bahkan kami fasilitasi bantu data-data advokat. Kalau Ikadin sendiri terdata baru 100 advokat yang sudah terdaftar di e-court dari 800an anggota kami di Jateng, tapi tetap semua harus mendaftarkan sistem itu,”pesannnya.