alexametrics

Pengadilan Pastikan Kasus Asusila Oknum Notaris Ditangani Sesuai Prosedur

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Pengadilan Negeri Niaga/PHI/Tipikor Semarang memberikan penjelasan terkait hadirnya rombongan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dipimpin oleh salah satu komisionernya, Sri Nurherwati, ke kantor pengadilan. Kedatangan rombongan itu disebut untuk memberikan perhatian terhadap kasus asusila yang menimpa korban perempuan asal Semarang berinisial S, dengan terdakwanya seorang oknum notaris bernama I Nyoman Adi Rimbawan, 45.

Ketua PN Semarang, Sutaji, mengatakan kedatangan Komnas Perempuan ke pegadilan ingin mensupport persidangan kasus tersebut. Pihaknya memastikan dalam kasus itu akan memeriksa sebagaimana aturan yang ada. Dikatakannya semua tetap kembali ke peradilan, karena peradilan mencari kebenaran. Dengan demikian nantinya, kalau memang terdakwa terbukti akan dihukum, sebaliknya akan dibebaskan kalau tidak terbukti.

“Ya demikian paling standar universal yang kita junjung, kami juga selalu ikuti semua prosedur hukum yang ada, makanya beri kepercayaan kepada majelis hakim,” kata Sutaji, kepada awak media di ruangannya, Senin (12/8/2019).

Baca juga:  Terdakwa Korupsi Retribusi Uji KIR Tetap Divonis Enam Tahun Penjara

Dikatakannya, dalam kunjungan Komnas Perempuan itu tidak ada kordinasi terkait materi perkara, melainkan lebih secara umum. Dengan hadirnya Komnas Perempuan, dan lainnya, pihaknya justru menjadikan suport masyarakat untuk terus menyelenggarakan peradilan yang menyangkut perempuan dan anak sebaik-baiknya.

“Sampai detik ini ndak ada kendala, semua perkara kita tangani secara proporsional. Nanti kita lihat tingkat kualitas dan kita ukur kesalahannya, hakim ndak boleh emosi. Yang jelas semua wewenang pada hakim, ketua pengadilan juga ndak boleh memberikan instruksi maupun interversi,” jelasnya.

Sepengetahuannya, kasus tersebut memang menarik perhatian publik, karena kasusnya sudah lama dan didorong hingga naik kepersidangan. Sedangkan terkait pembuktian dikatakannya merupakan wewenang jaksa.

Baca juga:  Koalisi Advokat Mbah Tun Duga Ada Gratifikasi

“Jadi jaksa mendakwa seseorang didalam KUHP maka harus dibuktikan, yang hadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi juga jaksa. Biasanya kalau jaksa yakin, kekurangan bukti kemungkinan kecil. Normatif kasus ini pasti akan kami ikuti,” ungkapnya.

Kedatangan tim Komnas Perempuan sendiri disebut sekaligus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) agar bisa segera di sahkan. Selain itu, melihat penerapan MoU (kerjasama) yang sudah dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jateng dengan sejumlah institusi termasuk dengan PN Semarang dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana terpadu dalam kasus PKS, yang telah dituangkan dalam bentuk pergub.

Perlu diketahui, terdakwa Rimbawan sendiri tercatat sebagai alumnus Doktor Ilmu Hukum Unisula Semarang dan alumnus Magister Kenotariatan Undip Semarang.

Baca juga:  34 Advokat KAI Dikukuhkan DPP dan Langsung Disumpah Kepala PT Jateng

Dalam kasus itu, selain Komnas Perempuan, juga telah mendapat perhatian publik lebih dulu, dibuktikan sejumlah organisasi telah menyoroti kasusnya seperti, Komnas PA Kota Semarang yang dipimpin John Richard Latuihamallo, kemudian Koalisi Masyarakat Peduli Anak dan Perempuan (Kompar), dipimpin Saraswati. Selanjutnya Karangtaruna Kartini Kota Semarang yang dipimpin Okky Andaniswari dan LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) dipimpin Kepala Divisi Bantuan Hukum, Nihayatul Mukaromah. Terakhir Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Kami meminta publik menggunakan azas praduga tak bersalah sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap,” kata salah satu tim kuasa hukum I Nyoman, Yudi Sasongko dan Muhtar Hadi Wibowo, menanggapi kasus itu. (jks/ap)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya