alexametrics

Komnas Perempuan Turun Perhatikan Kasus Oknum Notaris Asusila

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Rombongan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dipimpin langsung oleh salah satu komisionernya, Sri Nurherwati datangi Pengadilan Negeri Niaga/PHI/Tipikor Semarang. Kedatangan mereka untuk memberikan perhatian terhadap kasus asusila yang menimpa korban anak perempuan asal Semarang berinisial S, dengan terdakwanya seorang oknum notaris bernama I Nyoman Adi Rimbawan, 45.

Selain itu, kedatangan 4 orang tim tersebut juga sekaligus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) agar bisa segera disahkan, melalui contoh kasus di Semarang itu. Kedatangan mereka juga sekaligus melihat penerapan MoU (kerjasama) yang sudah dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jateng dengan sejumlah institusi termasuk dengan PN Semarang dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana terpadu dalam kasus PKS, yang telah dituangkan dalam bentuk Pergub.

Baca juga:  Ini Modus yang Digunakan Bandar Arisan Online Salatiga untuk Menipu Membernya

“Nanti memberikan rasa aman dan nyaman, korban juga amat penting mendapatkan akses keadilan. Diluar kasus ini tentunya, kami ingin membangun sistem agar Perma nomor 3 tahun 2017 bisa bener-bener dijalankan, khususnya terhadap korbannya, karena KUHP lebih pada pelakunya,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, kepada awak media usai kordinasi di PN Semarang, Senin (12/8/2019).

Dijelaskannya, dalam kasus tersebut paling penting melihat pidana tambahan yang pantas diberikan ke pelaku. Menurutnya hukuman bukan balas dendam, melainkan menjerakan pelakunya, dengan demikian mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dikatakannya, pidana tambahan menjadi sangat signifikan untuk mencegah keberulangan di dalam kasus tersebut.

“Misalnya ditambah pengumuman identitas pelaku, jadi kalau dalam kasus ini majelis hakim berani akan menjadi pembelajaran penting bagi penyusunan regulasi RUU PKS,” tandasnya.

Baca juga:  Pengendali Ganja di Lapas Diganjar 12 Tahun Penjara.

Pihaknya menyampaikan, penanganan kasus ini harus mendasarkan pada Perma nomor 3 tahun 2017. Yakni, pedoman hakim dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga korban benar-benar terlindungi di wilayah pengadilan.

“Kasus ini juga akan menjadi pembelajaran penting dalam menyusun RUU PKS, sehingga di dalam RUU tersebut juga dapat melakukan beberapa perubahan-perubahan dari pembelajaran kasus tersebut,” ungkapnya.

Perlu diketahui, terdakwa Rimbawan sendiri tercatat sebagai alumnus Doktor Ilmu Hukum Unisula Semarang dan alumnus Magister Kenotariatan Undip Semarang. Dalam kasus itu, selain Komnas Perempuan, juga telah mendapat perhatian publik lebih dulu, dibuktikan sejumlah organisasi telah menyoroti kasusnya seperti, Komnas PA Kota Semarang yang dipimpin John Richard Latuihamallo, kemudian Koalisi Masyarakat Peduli Anak dan Perempuan (Kompar), dipimpin Saraswati.

Baca juga:  Kuasa Hukum Minta Kwee Foeh Lan Dibebaskan

Selanjutnya Karangtaruna Kartini Kota Semarang yang dipimpin Okky Andaniswari dan LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) dipimpin Kepala Divisi Bantuan Hukum, Nihayatul Mukaromah. Terakhir Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Kami meminta publik menggunakan azas praduga tak bersalah sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap,” kata salah satu tim kuasa hukum I Nyoman, Yudi Sasongko dan Muhtar Hadi Wibowo, menanggapi kasus itu. (jks/ap)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya