Plong, Ini Besaran Kenaikan Honor jadi Ketua RT

981

RADARSEMARANG.ID, Ini kabar gembira bagi para Ketua RT dan RW di Kota Semarang. Tahun depan, Pemkot Semarang bakal menaikkan anggaran operasional alias honor Ketua RT dan RW dari Rp 600 ribu menjadi Rp 750 ribu per bulan. Selain itu, pemkot di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wawali Hevearita Gunaryanti Rahayu akan menaikkan anggaran bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), Karang Taruna, Posyandu, dan PKK.

KETUA RT dan RW adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah. Tanpa peran mereka, pembangunan bisa tersendat. Pelayanan ke masyarakat juga terhambat. Ketua RT dan RW juga menjadi jembatan warga dengan pemerintah kelurahan, kecamatan hingga pemkot.

Tak salah, jika Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi semakin memberikan perhatian kepada lembaga kemasyarakatan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan ditingkatkannya pembiayaan operasional di tingkat RT dan RW pada 2020 mendatang.

Jika sebelumnya Ketua RT dan RW hanya memperoleh anggaran operasional Rp 600 ribu per bulan, tahun depan meningkat menjadi Rp  750 ribu per bulan.  “Rp 600 ribu memang sedikit, tetapi Pemerintah Kota telah menyisihkan dari Rp 75 miliar.  Mungkin jika untuk dibuat mengaspal jalan di Tembalang bisa selesai, tetapi warga Semarang tidak hanya Tembalang. Ada 16 kecamatan, 177 kelurahan, dan 10.352 RT yang juga memerlukan pendanaan,” ujar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Wali kota yang akrab disapa Hendi ini mengatakan, peningkatan anggaran operasional tersebut bukan karena gaya-gayaan, melainkan sebuah apresiasi atas perhatian tokoh-tokoh masyarakat dalam memajukan Kota Semarang lebih baik dan semakin hebat.

Selain honor Ketua RT dan RW, wali kota juga menaikkan anggaran untuk fasilitasi kegiatan LPMK maupun PKK kelurahan dari Rp 25 juta meningkat menjadi Rp 30 juta per tahun. Sedangkan untuk Forum Koordinator LPMK dan PKK kecamatan naik dari Rp 40 juta menjadi Rp 45 juta per tahun.

Tak hanya itu, wali kota juga akan menaikkan anggaran untuk fasilitasi Posyandu berupa Pemberian Makanan Tambahan. Jika sebelumnya per bulan setiap Posyandu memperoleh Rp 200 ribu, tahun depan meningkat menjadi Rp 300 ribu. Anggaran operasional FKK juga meningkat dari Rp 600 ribu menjadi Rp 750 ribu per bulan.

Tidak ketinggalan, Pemerintah Kota Semarang juga meningkatkan anggaran operasional PKK RT dan RW dari yang sebelumnya sebesar Rp 250 ribu per bulan, pada 2020 mendatang meningkat menjadi Rp 300 ribu per bulan.

Organisasi kepemudaan di tingkat bawah juga mendapat alokasi anggaran dari Pemkot Semarang. Camat Ngaliyan Agus Priharwanto menyebutkan, bagi Karang Taruna yang sebelumnya tidak ada anggaran operasional, mulai tahun depan digelontor anggaran oleh pemkot. Untuk operasional Karang Taruna kelurahan dianggarkan Rp 7 juta per tahun. Sedangkan operasional Karang Taruna kecamatan dianggarkan Rp 9 juta per tahun.

Dikatakan, sosialisasi kenaikan anggaran operasional lembaga kemasyarakatan ini sudah dilakukan di pertemuan masyarakat yang digelar di kelurahan, serta saat kegiatan PKK. Sosialisasi terakhir dilakukan pada saat silaturahmi Wali Kota Semarang yang dihadiri oleh Ketua RT/RW, LPMK, Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), Karang Taruna dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Ngaliyan.

“Setiap tahun ada kenaikan, ini sebagai bentuk perhatian Wali Kota Semarang  kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan dan kecamatan. Juga bentuk apresiasi Wali Kota Semarang atas kinerja RT/RW, LPMK, Tim Penggerak PKK yang telah bersama-sama membangum Kota Semarang menjadi semakin hebat,”tandas pria yang pernah menjabat Lurah Jagalan selama 10 tahun ini.

Agus berharap, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dapat memajukan wilayah masing-masing dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Sebab, kehadiran lembaga kemasyarakatan di tengah masyarakat ini agar wilayah semakin maju dan bermanfaat. Baik dari segi ekonomi, lingkungan kemasyarakatan, maupun persatuan dan kesatuan warganya.

“Tugasnya memberikan pelayanan. Kalau ada permasalahan harus koordinasi, sehingga setiap ada masalah harus diurai dengan segenap masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik,”tegas mantan Lurah Sekayu ini.

Hal senada diungkapkan Lurah Purwoyoso Patrick Bagus Yudhistira. Ia berharap kenaikan honor itu membuat kinerja Ketua RT/RW dalam melayani masyarakat semakin baik, dan bisa bersinergi dengan pemerintah. “Juga tercipta lingkungan masyarakat yang semakin membaik, kondusif, dan semakin hebat,”tandas lurah berusia 31 tahun ini.

Ketua LPMK Purwoyoso Sukardi menyampaikan terima kasih, karena pemkot sangat memperhatikan para Ketua RT/RW termasuk LPMK. Sebab, para Ketua RT/RW ini adalah sebagai mata dan telinga pemerintah terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya berangan-angan, suatu saat setiap Ketua RT/RW juga diberikan fasilitas handphone secara cuma-cuma agar bisa secara maksimal membantu pemerintah,”harapnya sambil tersenyum.

Kamdani, Ketua RT 15 RW 13 Purwoyoso mengakui, menjadi ketua RT tidaklah ringan. Sebagai, ‘pejabat sosial’ di tingkat bawah, dirinya mempunyai beban moril terhadap warga di lingkungannya. Sebab, setiap ada masalah warga, orang yang kali pertama dihubungi adalah ketua RT. Termasuk saat ada masalah kamtibmas, kelahiran hingga kematian di lingkungan masing -masing, ketua RT yang dicari warga.

Alhamdulillah, jika tahun depan Bapak Wali Kota menaikkan honor Ketua RT/RW. Paling tidak ini menjadi penyemangat dalam mengemban amanah sebagai ketua RT. Juga untuk menyukseskan semua program-program pemkot,”katanya.

Camat Pedurungan Kukuh Sudarmanto mengatakan, ketua RT/RT menjadi filter pertama dalam pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya. Karena  tidak mungkin lurah maupun camat paham warganya secara detail satu per satu. “Misalnya dalam mengurus kartu keluarga, KTP, surat ahliwaris, kematian, surat mau nikah, dan lainnya. Kalau Ketua RT dan RW tidak tanda tangan dulu, ya tidak bisa. Karena mereka yang lebih tahu warganya,” katanya.

Selain itu, terkait dengan isu radikalisme, terorisme dan ekstrimisme, keberadaan ketua RT dan RW juga sangat dibutuhkan dalam memantau setiap warganya. “Karena mereka yang lebih paham warganya,” tandasnya.

KEBIJAKAN Pemkot Semarang menaikkan honor ketua RT dan RW dari Rp 600 ribu menjadi Rp 750 ribu per bulan disyukuri oleh para ‘pejabat pemerintah’ paling bawah tersebut. Mereka menilai kenaikan anggaran operasional itu bisa membantu menekan biaya ‘tak terduga’ yang sering dikeluarkan ketua RT dan RW. Sebab, selama ini, ketua RT dan RW tak sekadar ujung tombak, tapi juga ujung tombok.

 

Ketua RT 1 RW 4 Kelurahan Tegalsari Agustinus Suhermanto menuturkan, pada pelaksanaannya, honor tersebut lebih banyak digunakan untuk keperluan RT. Sehingga jarang digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan adanya tambahan tersebut, tentu saja pihaknya merasa senang. Karena dengan semakin banyak nominal tentu akan semakin banyak pula keperluan RT yang dapat dibiayai dengan anggaran tersebut.

 

“Biasanya untuk kejadian yang bersifat spontan. Kalau menggunakan kas RT, terlalu lama. Karena itu, biasanya saya menggunakan honor tersebut,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

 

Meski demikian pihaknya memberi saran. Jika disuruh memilih, pihaknya lebih mendukung Pemerintah Kota Semarang membuat anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur RT. Daripada kenaikan honor tersebut. Sebab, pihaknya merasa hal tersebut akan jauh lebih bermanfaat bagi warganya.

 

“Kenaikan honor tentu bagus. Tapi lebih baik dialokasikan untuk dana khusus pembangunan saja. Idealnya ya Rp 1 juta,” katanya.

 

Hal senada juga disampaikan Ketua RW 7 Kelurahan Tegalsari, Semarang, Purnowarsito. Ia lebih memilih honor tersebut dialokasikan untuk keperluan kampungnya. Purnowarsito merasa sedikit terbebani dengan adanya honor tersebut. Sebab, jika tidak pandai memanajemen uang tersebut akan menjadi beban RT atau RW-nya.

 

“Kalau uang tersebut memang untuk kampung kan kita bisa lebih bebas menggunakan untuk keperluan kampung,” ujarnya.

 

Meskipun begitu dirinya mengaku tetap senang dengan adanya kenaikan honor tersebut. Setidaknya bisa membantu warganya ketika ada keperluan. Sehingga tidak perlu menunggu lama untuk terealisasi. Dirinya juga berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada warga, meski ada atau tidak kenaikan honor tersebut. “Bagaimanpun saya tetap berterimakasih dengan Pak Wali yang mau menaikkan honor RT dan RW,” katanya.

 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekda Kota Semarang Hernowo Budi Luhur mengatakan, kenaikan anggaran operasional Ketua RT dan RW tersebut guna meningkatkan kinerja dan peran RT dan RW dalam rangka mendukung pembangunan Kota Semarang. Kenaikan anggaran tersebut sudah dibahas dalam paripurna DPRD Kota Semarang untuk 2020 mendatang.

 

Dikatakan, sebelumnya, anggaran operasioal untuk ketua RT dan RW sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya.  Besaran tersebut dinilai masih kurang, mengingat peran mereka dalam membantu menyosialisasikan program-program Pemkot Semarang. “Itu bantuan transport kepada ketua RT dan RW. Harapannya, bisa membantu dan meringankan beban bagi ketua RT maupun RW untuk mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim mengatakan, jika pemberian dana operasional bagi ketua RT dan RW memang perlu diapresiasi. Menurutnya, selama ini fungsi dari ketua RT dan RW sangat vital, apalai mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Selama ini program-program Pemkot Semarang bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat juga atas peran ketua RT dan RW. Sehingga perlu kita apresiasi,” kata Politisi Patai Gerindra ini.

 

Menurutnya, kenaikan anggaran untuk operasioal ketua RT dan RW se-Kota Semarang ini sudah melalui perhitungan matang di dalam postur APBD 2020 mendatang. “Sudah kita perhitungkan dengan matang, sehingga kenaikan tersebut memang sudah masuk dalam APBD 2020 mendatang,” ujarnya. (akm/ewb/avi/zal/hid/aro)