Aset Pemkot Rawan Diserobot

Baru 11 Persen Bidang yang Bersertifikat

164

RADARSEMARANG.ID,  SEMARANG–Penyertifikatan bidang aset milik Pemkot Semarang terus dilakukan. Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang menyebutkan, dari 14.437 bidang, baru 11 persen yang sudah bersertifikat. Itu artinya masih 12 ribu lebih aset pemkot yang belum mengantongi sertifikat. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya penyerobotan lahan oleh pihak tertentu.

Kepala Bidang Aset Pemkot Semarang Sutanto menuturkan, jika penyertifikatan aset dilakukan dengan melokalisasi masing-masing wilayah terlebih dahulu. “Termasuk aset yang digunakan oleh OPD (organisasi perangkat daerah) dan di dalamnya termasuk jalan dan irigasi. Tahun 2020 nanti yang akan kita garap pertama, istilahnya sebagai pilot project adalah bidang di Kecamatan Gunungpati dan Mijen,” ujar Sutanto kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (30/10).

Pihaknya sudah menganggarkan Rp 600 juta untuk menyertifikatkan aset Pemkot Semarang di dua kecamatan tersebut sebanyak 400 bidang. Ia membeberkan, sejauh ini, kendala yang dihadapi dalam penyertifikatan bidang aset milik Pemkot Semarang hanya minimnya koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Selain itu, lanjut dia, aset yang ada hanya berhenti di sebatas catatan saja. Sehingga terkait legalitas dari aset tersebut juga masih banyak yang belum ada. “Untuk kendala, yang membuat kita terlambat sebatas hanya di catatan. Namun dokumen pendukungnya yang sulit,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah membuka kran komunikasi dengan BPN Kota Semarang untuk ikut membantu penyertifikatan bidang aset milik Pemkot Semarang ke depan. Dari komunikasi yang baik tersebut, lanjutnya, pihak BPN Kota Semarang akan mempermudah pengajuan sertifikat aset milik Pemkot Semarang.“Untuk persyaratan pengajuan sertifikat juga sudah dipermudah,” tuturnya.

Pihaknya menargetkan pada 2021 nanti semua aset bidang milik Pemkot Semarang sudah bersertifikat. Hal itu dimulai terlebih dahulu pada 2020 dari Kecamatan Gunungpati dan Mijen.

Menurutnya, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah pusat sangatlah membantu. Lewat program tersebut, semua tanah di Indonesia ditargetkan sudah bersertifikat pada 2025.

Nantinya, dua program akan berjalan beriringan. Pemkot Semarang melalui APBD 2020 akan menyertifikatkan aset bidang di dua kecamatan itu. Sedangkan APBN melalui PTSL akan mem-back up penyertifikatan aset bidang di wilayah kecamatan lain.

“Target 2021 akan bersertifikat semua. Karena juga didukung dengan program pemerintah program PTSL,” tuturnya.

Diakui Sutanto, dipilihnya Kecamatan Gunungpati dan Mijen lantaran banyak tanah bondo desa atau eks bengkok di wilayah tersebut. Selain itu, juga marak kasus penyerobotan lahan bondo desa yang notabene merupakan aset milik Pemkot Semarang oleh masyarakat. “Karena di sana ada bondo desa yang akan kami lokalisasi juga. Kita harapkan di 2020 aset di sana sudah bersertifikat semua,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Fajar Rinawan menuturkan, jika Pemkot Semarang harus segera menyertifikatkan aset bidang yang selama ini mangkrak. “Karena itu rawan untuk diserobot oleh pihak-pihak tertentu,” kata Fajar.

Politisi PDIP tersebut mengungkapkan, dengan menyertifikatkan aset bidang tersebut tentunya bisa mengetahui potensi yang dimiliki. “Sehingga jika kita mengetahui potensi bidang tersebut bisa kita kaji itu mau dioptimalkan untuk apa dan bisa ditawarkan ke investor untuk menunjang PAD Kota Semarang,” ujarnya. (ewb/aro)