Puluhan Honorer K2 Wadul Dewan

Pertanyakan Kejelasan Nasib

188

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Puluhan perwakilan dari tenaga honorer kategori 2 (K2) Kota Semarang menggeruduk Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (28/10). Kedatangan para pegawai tidak tetap (PTT) ini untuk mempertanyakan kelanjutan nasib mereka. Di hadapan anggota dewan, mereka meminta supaya status honorer mereka diubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II.

“Kami juga memohon pemkot menggelar tes pegawai pemerintahan karena sudah ada kabar bakal ada tes CPNS,” ujar Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kota Semarang, Suharmanto.

Menurut dia, penerimaan CPNS tersebut tentunya berpeluang menggeser mereka dari posisi sebagai honorer. Karenanya, mereka meminta kejelasan nasib, salah satunya dengan adanya pengangkatan P3K. Ia tidak ingin para honorer K2 nantinya tergeser dengan datangnya pegawai negeri sipil (PNS) yang baru.

“Kami mendorong pemerintah mengadakan tes P3K lagi biar ada kesejahteraan bagi para K2,” ujarnya.

Ia berharap P3K secepatnya dibuka mendahului rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Dulu katanya pemerintah akan menggelar tes P3K tahap II, tetapi mana?” tanyanya. Selama ini, lanjut dia, para honorer K2 Kota Semarang sudah menerima honor sesuai upah minimum kota (UMK) sejak Januari 2016 lalu.

Tentunya dengan kondisi tersebut, Pemkot Semarang sudah memperhatikan kesejahteraan mereka. Hanya saja, mereka ingin seluruh honorer K2 bisa masuk P3K agar bisa mendapatkan surat keputusan (SK) yang dapat pula digunakan untuk modal pengajuan sertifikasi.

“Kalau kami masuk P3K setidaknya kami punya SK, ada kekuatan untuk bisa sertifikasi,” katanya.

Data FHK2I Kota Semarang menyebutkan, terdapat 460 orang honorer K2 di Kota Semarang dari berbagai instansi pemerintahan. Mulai dari guru SD, guru SMP, pegawai kesehatan, Satpol PP, pegawai kelurahan, dan pegawai kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 orang sudah lolos tes P3K pada tahap pertama yang diselenggarakan awal 2019 lalu. Selebihnya, belum masuk P3K.

“Kami sudah sepuh-sepuh, tidak bisa ikut seleksi CPNS, karena 95 persen dari kami usianya sudah lebih dari 35 tahun. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah agar ada kesejahteraan lewat pintu P3K,” harapnya.

Selain meminta pemerintah menggelar tes P3K tahap II, pihaknya juga mempertanyakan terkait pemberkasan terhadap 106 tenaga honorer K2 yang sudah lolos tes P3K. Hingga kini, belum ada kepastian pemberkasan bagi honorer K2 yang lolos P3K pada tes tahap I lalu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengatakan, isu penerimaan CPNS masih belum pasti dan belum ada pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat.

“Untuk pemberkasaan bagi honorer K2 yang telah lolos P3K pada tahap I lalu, kita juga hingga kini masih menunggu Peraturan Presiden (perpres) yang mengatur terkait sistem penggajian,” tutur Anang.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menjelaskan, selama ini sistem penggajian para tenaga honorer masih masuk dalam belanja barang dan jasa. “Akhir 2019, isunya memang ada tes CPNS. Tapi, tes P3K belum ada isu, karena P3K masih menunggu Perpres tentang sistem penggajian yang hingga sekarang belum terbit. Semoga di kabinet baru ini bisa diajukan sistem penggajiannya,” harapnya. (ewb/aro)