Karaoke MAJT Tetap Akan Dibongkar

Kepala Satpol Tunggu Rekomendasi dari Distaru

542
BUKA LAGI: Para pemandu lagu saat menunggu tamu di tempat karaoke Masjid Agung Jawa Tengah. (ISTIMEWA)
BUKA LAGI: Para pemandu lagu saat menunggu tamu di tempat karaoke Masjid Agung Jawa Tengah. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG- Meski sudah disegel oleh Satpol PP Kota Semarang, sedikitnya 16 tempat karaoke di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) kini kembali beroperasi. Bahkan mereka dengan terang-terangan membuka segel tanpa izin dari Satpol PP Kota Semarang.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengakui jika pembukaan segel mereka tanpa seizin pihaknya. “Kita tidak pernah memberikan izin. Kemarin mereka datang ke kantor protes karena sudah berhari-hari tidak bisa mencari nafkah buat keluarganya,” ujar Fajar, Minggu (4/8).

Sehingga pihaknya akan merapatkan hal ini dengan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang membahas pencopotan paksa segel tersebut. Beberapa waktu lalu, pihak kelurahan dan kecamatan setempat sudah memberikan surat teguran kepada pemilik karaoke.

Perihal pencopotan segel dan kembalinya aktivitas karaoke tersebut. Surat peringatan itupun kemudian menjadi dasar untuk membahas pembongkaran tempat karaoke. “Mereka memang melanggar, karena mencopot segel tanpa sepengetahuan kita dan izin kita,” katanya.

Meski begitu, pihaknya enggan menjadi sasaran kepentingan dari pihak pelapor dalam hal ini remaja MAJT untuk segera membongkar karaoke tersebut.

Dijelaskan Fajar, belasan tempat karaoke tersebut memang tidak memiliki izin. Prosedur pembongkaran secara benar harus ditempuh oleh Satpol PP Kota Semarang.

Mengingat status tanah berdirinya karaoke tersebut merupakan milik pribadi. Ada empat sertifikat di lahan tersebut. Sehingga pihak Satpol PP harus melalui prosedur hukum ketika akan membongkarnya. “Salah satunya harus melalui surat teguran dahulu dan ada rekomendasi dari Distaru ke kita untuk membongkar,” ujarnya.

Fajar memastikan jika belasan karaoke tersebut tetap akan dibongkar. Namun harus menunggu rekomendasi dari Distaru Kota Semarang. Mengingat status kepemilikan tanah tempat karaoke merupakan milik pribadi. Bukan milik MAJT maupun aset Pemkot Semarang.

Apabila pembongkaran paksa dilakukan tanpa prosedur hukum, maka pihak pemilik bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. “Kami akan merapatkan minggu depan terkait pencopotan segel ini. Mereka memang salah, tetapi Pemkot Semarang di mana ada masalah, pemkot harus hadir. Kami tidak mau terlalu keras karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun aturan tetap kami tegakkan,” katanya.

Diakui Fajar, keberadaan belasan tempat karaoke di kawasan MAJT dan Pasar Johar Relokasi tersebut memang karena kelemahan pengawasan dari pihak kelurahan dan kecamatan setempat. “Selain itu pihak pelapor ini justru malah langsung melayangkan laporannya ke Wali Kota Semarang. Seharusnya dalam pelaporan sesuai prosedur, di mana harus melalui lurah dan camat terlebih dahulu,” ujarnya.

Penyegelan yang dilaksanakan Satpol PP kemarin pun juga atas instruksi Wali Kota Semarang. Dikarenakan pelapor dalam hal ini Asosiasi Remaja MAJT langsung melayangkan laporan ke pimpinan daerah. Bukan sesuai prosedur melalui lurah ataupun camat terlebih dahulu.

Melalui instruksi tersebut, penyegelan pun dilakukan. Karena segel sudah dibuka paksa oleh pengusaha karaoke, maka pembongkaranpun akan dilaksanakan. “Pasti kita bongkar, namun harus sesuai dengan prosedur. Karena kalau kita bongkar tanpa prosedur, dan itu tanah milik pribadi kita bisa menyalahi aturan,” ujarnya.

Sehingga ia menilai jika pihak MAJT hendak mengadudomba antara Pemkot Semarang dalam hal ini Satpol PP Kota Semarang denga pemilik karaoke tersebut. Menurutnya, seharusnya pihak MAJT memasrahkan hal ini ke pihak kelurahan dan kecamatan sebagai tangan panjang Pemkot Semarang. Untuk kemudian dari pihak kelurahan dan kecamatan memberikan surat teguran kepada pengelola karaoke. Apabila teguran tersebut tidak digubris, barulah Satpol PP Kota Semarang bergerak melakukan penyegelan. “Bukan langsung melapor ke Pak Wali. Harus sesuai prosedur dan kenapa baru sekarang, bukan dulu-dulu,” katanya.

Dijelaskan Fajar, keberadaan karaoke Pasar Johar relokasi tersebut sudah bertahun-tahun. Bahkan sebelum ia menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Semarang. “Kasus di MAJT memang riskan dan kami tidak ingin ada gesekan antara pelapor dan terlapor. Sehingga kalau nanti ada komplain, harus ke lurah dan camat terlebih dahulu. Jangan langsung potong kompas ke Satpol pp. Karena camat dan lurah juga memiliki tugas,” tandasnya.

Koordinator Pengelola Karaoke Pasar Johar Baru Pingit Mahanani mengatakan, jika penyegelan tersebut dinilai tidak berdasar. Pasalnya, hanya berdasar pelaporan dari Ketua Dewan Pengawas Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Prof Dr KH Noor Achmad. “Ini status tanahnya juga bukan milik MAJT namun milik pribadi,” ujar Pingit. Kemudian, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah melayangkan surat permohonan pembukaan segel ke Satpol PP Kota Semarang. Namun memang belum ditanggapi oleh Satpol PP Kota Semarang.

Dikarenakan pembukaan segel harus melalui prosedur hukum. “Karena ada ratusan orang yang mencari makan lewat itu (karaoke),” katanya.

Ia juga meminta pihak Aliansi Tiga Masjid untuk hadir dan duduk bersama mencari solusi permasalahan tersebut. Selama ini, pihak aliansi tidak pernah mau hadir ketika diundang untuk duduk bersama mencari solusi. “Beberapa waktu lalu juga mereka (Aliansi Tiga Masjid) tidak hadir dalam rapat di Satpol PP. Kita justru yang hadir di mana di sana juga ada dari Polrestabes Semarang. Justru malah yang dihadirkan pihak takmir MAJT, bukan aliansinya,” tuturnya.

Ketua Dewan Pengawas Pengelola MAJT Prof Dr KH Noor Achmad menyatakan, selain sebagai tempat ibadah terbesar di Asia, MAJT juga merupakan jujugan wisata nasional hingga internasional. Termasuk menjadi tujuan para tokoh dari berbagai daerah dan negara untuk datang. ”Dari sini tentu sorotan pada masjid datang dari mana-mana. Kalau kemudian di sekitar masjid ada tempat karaoke seperti itu kan memalukan,” ujarnya kepada koran ini.  ”Dikira kita tidak bisa menjaga tempat yang memang harus dijaga kesuciannya. Dijaga martabatnya,” ujarnya menambahkan.

Ia mengatakan, menjaga MAJT menjadi tanggung jawab bersama. Menjaga agar lingkungan MAJT tetap menjadi tempat suci dengan lingkungan yang suci pula. Dalam hal ini, ia menyesalkan karena tugas ini seakan-akan hanya menjadi tanggung jawab pengurus saja. Padahal sebenarnya, pengurus diberi amanat menjaga, mengembangkan, memelihara dan memakmurkan. ”Kalau ada yang mengganggu kesucian masjid menjadi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Berdasar informasi, keberadaan karaoke ini sudah ada sejak 4 tahun silam. Hampir seumur dengan bangunan Pasar Johar relokasi. ”Sudah lama itu. Yang punya satu orang,” ujar pedagang pakaian yang keberatan disebut namanya. Sebagai pedagang pasar, ia mengaku tidak begitu keberatan. Hanya saja, ketika berada di lingkungan masjid, menurutnya terkesan kurang baik. ”Sepertinya bukan masuk (bagian, Red) pasar. Jadi ya tidak harus izin pasar. Yang keberatan yang dari masjid, kemarin ada demo juga sepertinya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Pagersemar atau Paguyuban Entertainment Semarang Fic Indarto mengatakan, tempat karaoke yang bermunculan di sekitar MAJT bukan bagian dari anggota paguyuban yang dipimpinnya. Sedangkat terkait keberadaan karaoke tersebut, ia berharap Pemkot Semarang dapat menertibkan usaha hiburan tersebut maupun usaha hiburan yang liar, karena tidak berizin lainnya. Kemudian mereka diberi pembinaan agar karaoke-karaoke tersebut bisa memberikan kontribusi kepada daerah.

“Dengan begitu tidak menimbulkan efek buruk, karena kalau dibiarkan bisa membuat imej karaoke menjadi negatif. Karena dengan keberadaan karaoke liar pasti akan merugikan karaoke yang berizin dan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat,”kata Fic Indarto.

Menurutnya, karaoke yang baik harus sesuai dengan standardisasi yang sudah ditentukan pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu, pihaknya menyarankan, pengusaha karaoke sebelum buka usaha, wajib untuk mengurus perijinan agar tidak ada yang salah dikemudian hari. “Tentunya peran pemerintah harus hadir menertibkan dan membina karaoke liar,”ujarnya. (ewb/sga/jks/aro)