RADARSEMARANG.ID – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, perhatian jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia tertuju pada satu pertanyaan besar kapan Tunjangan Hari Raya atau THR 2026 cair.
Pertanyaan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga anggota TNI dan Polri.
THR bukan hanya tambahan penghasilan, tetapi juga penopang utama kebutuhan menjelang Idulfitri ketika harga bahan pokok cenderung meningkat dan kebutuhan keluarga bertambah.
Pemerintah melalui keputusan resmi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri telah menetapkan bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026.
Penetapan ini menjadi dasar penting dalam memproyeksikan jadwal pencairan THR 2026.
Berdasarkan regulasi yang selama ini menjadi acuan, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Artinya, jika Idulfitri benar-benar jatuh pada 21 Maret 2026, maka batas maksimal pencairan THR adalah 14 Maret 2026.
Jika terjadi perbedaan satu hari dalam penetapan, misalnya Idulfitri jatuh pada 20 Maret, maka batas pencairan paling lambat adalah 13 Maret 2026. Ketentuan inilah yang menjadi pegangan utama dalam memperkirakan waktu dana akan masuk ke rekening ASN.
Namun, menariknya, pemerintah memberi sinyal bahwa pencairan THR tahun 2026 bisa dilakukan lebih awal.
Baca Juga: THR dan Gaji ke-13 ASN 2026 Bikin Penasaran: Cair Maret atau Juni? Ini Prediksi Lengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataannya seusai Indonesia Economic Outlook di Jakarta menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN pada 2026.
“Anggaran tersebut mencakup PNS, PPPK, TNI, dan Polri Jumlah yang tidak kecil ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional menjelang Lebaran,” katanya
Purbaya menyatakan harapannya agar THR bisa disalurkan pada awal Ramadan. Meskipun belum menyebutkan tanggal pasti, pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi para ASN.
Jika mengacu pada kalender Hijriah dan proyeksi awal Ramadan 1447 H yang diperkirakan dimulai sekitar 19 atau 20 Februari 2026, maka peluang pencairan pada minggu pertama atau kedua Ramadan sangat terbuka.
Hal ini tentu menjadi kabar baik karena dengan pencairan lebih awal, para ASN memiliki waktu lebih longgar untuk merencanakan pengeluaran, membayar kebutuhan pokok, hingga menyiapkan biaya mudik dan zakat fitrah.
Kebijakan pencairan lebih awal ini juga memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional. Setiap tahun, pencairan THR terbukti mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan.
Sektor perdagangan, transportasi, hingga UMKM biasanya mengalami lonjakan transaksi menjelang Idulfitri.
Dengan dana Rp55 triliun yang beredar di masyarakat, perputaran uang dipastikan meningkat tajam.
Pemerintah tentu menyadari bahwa momentum Ramadan dan Lebaran adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan kedua.
Selain jadwal pencairan, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah berapa besar THR PNS dan PPPK 2026 yang akan diterima.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum merilis angka resmi per individu.
Namun, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, komponen THR biasanya terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.
Jika kebijakan tersebut tetap dipertahankan, maka nominal yang diterima akan menyesuaikan dengan struktur gaji terbaru ASN pada 2026.
Kabar menggembirakan lainnya datang bagi para PPPK. Pada beberapa tahun awal pengangkatan PPPK, sempat muncul pertanyaan mengenai kesetaraan hak dengan PNS dalam hal THR dan gaji ke-13.
Kini, pemerintah telah memastikan bahwa PPPK memiliki hak yang sama untuk menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi PPPK dengan masa kerja minimal satu tahun, THR diberikan secara penuh berdasarkan komponen penghasilan yang diterima.
Kepastian ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya memberikan keadilan dan penghargaan terhadap kontribusi seluruh pegawai pemerintah tanpa terkecuali.
Dalam praktiknya, pencairan THR biasanya dilakukan secara bertahap melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Proses administrasi dimulai dari kementerian atau lembaga masing-masing sebelum dana ditransfer ke rekening pegawai.
Oleh karena itu, ASN disarankan memastikan data rekening aktif dan sesuai dengan sistem penggajian instansi. Kesalahan kecil seperti nomor rekening yang tidak aktif dapat menghambat proses transfer dana.
Bagi ASN yang menggunakan layanan perbankan digital seperti BRImo atau aplikasi mobile banking lainnya, pemantauan dana bisa dilakukan secara real time.
Biasanya, ketika SP2D telah diterbitkan dan diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dana akan langsung masuk ke rekening pada hari yang sama atau satu hari kerja berikutnya.
Oleh sebab itu, penting bagi setiap ASN untuk memantau pengumuman resmi dari instansi masing-masing serta informasi dari Kementerian Keuangan.
Melihat pola beberapa tahun terakhir, pemerintah cenderung mengumumkan regulasi resmi terkait THR melalui Peraturan Pemerintah (PP) sekitar satu bulan sebelum Idulfitri.
Setelah PP diterbitkan, barulah rincian teknis pembayaran disampaikan melalui peraturan turunan dari Kementerian Keuangan. Artinya, pengumuman resmi kemungkinan besar akan dirilis pada Februari atau awal Maret 2026.
Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, komitmen pemerintah untuk tetap mengalokasikan Rp55 triliun bagi THR menunjukkan bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas.
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada individu pegawai, tetapi juga pada stabilitas ekonomi makro. Konsumsi rumah tangga yang meningkat selama Ramadan dan Idulfitri berperan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.
Bagi para ASN, momentum ini sebaiknya juga dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan yang lebih bijak.
THR memang identik dengan belanja dan kebutuhan konsumtif, tetapi pengalokasian sebagian dana untuk tabungan, investasi, atau pelunasan kewajiban finansial dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Dengan perencanaan yang matang, THR tidak hanya habis dalam hitungan minggu, tetapi mampu menjadi modal finansial yang memperkuat kondisi ekonomi keluarga.
Dengan semua sinyal positif yang telah disampaikan, besar kemungkinan THR PNS dan PPPK 2026 akan cair pada awal hingga pertengahan Ramadan, paling lambat sekitar 14–15 Maret 2026 jika Idulfitri jatuh pada 21–22 Maret 2026.
Kini, para ASN tinggal menunggu pengumuman resmi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah terbaru yang akan memastikan tanggal dan besaran nominal secara detail.
Satu hal yang pasti, Ramadan 1447 H akan kembali menjadi momen penuh harapan. Bukan hanya harapan spiritual, tetapi juga harapan ekonomi bagi jutaan ASN di Indonesia.
Dengan anggaran yang sudah disiapkan dan regulasi yang segera diterbitkan, THR 2026 tampaknya tinggal menghitung hari sebelum benar-benar masuk ke rekening para abdi negara di seluruh penjuru negeri.
Estimasi Rincian Nominal THR PNS dan PPPK 2026
Kepala Negara menuturkan, komponen THR dan gaji ke-13 bagi ASN di Instansi Pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.
Sementara bagi ASN di Instansi Daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Lanjutnya, bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan.
Prabowo menuturkan THR akan dibayar dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri, mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025.
Sedangkan Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu pada bulan Juni tahun 2025.
Berikut estimasi besaran maksimal THR PNS dengan masa kerja hingga 10 tahun sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025:
SD/SMP/sederajat: Rp 4.285.200
SMA/D-1/sederajat: Rp 4.907.700
D-2/D-3/sederajat: Rp 5.488.500
S-1/D-4/sederajat: Rp 6.591.000
S-2/S-3/sederajat: Rp 7.764.100
PNS dengan masa kerja di atas 10 tahun akan menerima THR lebih besar sesuai jenjang golongan, pangkat, dan ketentuan masa jabatan.
Perincian Lengkap Besaran THR PNS
THR Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural
Ketua/kepala: Rp 31.474.800.
Wakil ketua: Rp 29.665.400.
Sekretaris: Rp 28.104.300.
Anggota: Rp 28.104.300.
THR Pejabat Eselon dan PNS Setara
Eselon I/pimpinan tinggi utama/madya: Rp 24.886.200.
Eselon II/pimpinan tinggi pratama: Rp 19.514.800.
Eselon III/administrator: Rp 13.842.300.
Eselon IV/pengawas: Rp 10.612.900.
THR Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja
SD/SMP/sederajat
Kurang dari 10 tahun: Rp 4.285.200.
10–20 tahun: Rp 4.639.000.
20 tahun: Rp 5.052.600.
SMA/D-1/sederajat
Kurang dari 10 tahun: Rp 4.907.700.
10–20 tahun: Rp 5.347.400.
20 tahun: Rp 5.861.500.
D-2/D-3/sederajat
Kurang dari 10 tahun: Rp 5.488.500.
10–20 tahun: Rp 5.966.100.
20 tahun: Rp 6.524.200.
S-1/D-4/sederajat
Kurang dari 10 tahun: Rp 6.591.000.
10–20 tahun: Rp 7.160.500.
20 tahun: Rp 7.825.800.
S-2/S-3/sederajat
Kurang dari 10 tahun: Rp 7.764.100.
10–20 tahun: Rp 8.357.500.
20 tahun: Rp 9.050.500.
Pemerintah menegaskan THR bagi ASN serta anggota TNI/Polri mencakup beberapa komponen penghasilan, antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lain yang melekat sesuai ketentuan.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi