Guru PPPK Paruh Waktu Siap-Siap! Status Berubah Mulai 1 Januari 2027

RADARSEMARANG.ID –  Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan langkah besar dalam penataan tenaga pendidik aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk beralih menuju status PPPK penuh waktu mulai 2027.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian besar bagi ribuan tenaga pendidik di berbagai daerah. Pasalnya, perubahan status kepegawaian ini tidak hanya berkaitan dengan kepastian pekerjaan, tetapi juga menyangkut pengelolaan administrasi, pembayaran gaji, tunjangan, serta penataan kebutuhan guru secara nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya telah menyampaikan rencana penataan tersebut dalam rapat kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta pada 6 Oktober 2026.

Dalam keterangan resmi Kemendikdasmen yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, pemerintah menyebutkan bahwa guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi.

"Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 242.482 orang," ujar Abdul Mu'ti sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kemendikdasmen Nomor 858/sipers/A6/X/2026.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penataan guru ASN. Sebab, selama ini status PPPK paruh waktu menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian tenaga pendidik, terutama berkaitan dengan kepastian status kepegawaian dan keberlanjutan kesejahteraan.

Dengan adanya rencana pengalihan tersebut, pemerintah berupaya menyatukan tata kelola guru agar lebih terarah. Perubahan status juga menjadi bagian dari pembenahan sistem pengelolaan tenaga pendidik yang selama ini melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jumlah 242.482 guru PPPK paruh waktu yang masuk dalam rencana penataan menunjukkan besarnya skala kebijakan tersebut. Pemerintah tidak hanya berhadapan dengan persoalan administrasi kepegawaian, tetapi juga harus memastikan proses pengalihan berjalan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah dan keberlanjutan kegiatan belajar mengajar.

Sebelumnya, melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen pada 23 September 2026, pemerintah juga telah menjelaskan rencana pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sekaligus menjadi pegawai pemerintah pusat.