RADARSEMARANG.ID – Kabar menggembirakan datang bagi para guru yang saat ini masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah menyiapkan kebijakan besar dalam penataan tenaga pendidik nasional yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Melalui kebijakan tersebut, guru PPPK paruh waktu direncanakan mendapatkan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu tanpa harus mengikuti proses seleksi ulang.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ratusan ribu guru yang selama ini masih menantikan kepastian status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, serta masa depan karier mereka di lingkungan pemerintahan. Setelah melalui berbagai tahapan penataan tenaga non-ASN, pemerintah kini mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk memperjelas kedudukan para guru yang telah mengabdikan diri di sekolah negeri.
Informasi mengenai rencana tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam keterangannya, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Proses pengangkatan tersebut direncanakan berlangsung secara otomatis tanpa melalui seleksi ulang.
"Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 242.482 orang," ujar Abdul Mu'ti.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian besar bagi kalangan tenaga pendidik, terutama mereka yang selama ini bekerja dengan status PPPK paruh waktu. Pasalnya, kepastian perubahan status menjadi salah satu harapan utama setelah pemerintah melakukan penataan tenaga honorer dan menyelesaikan berbagai proses pengadaan PPPK.
Baca Juga: Setelah Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Guru Bisa Pindah Sekolah? Ini Aturan BKN yang Perlu Diketahu
Apabila kebijakan tersebut direalisasikan sesuai rencana, sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu berpeluang memperoleh perubahan status kepegawaian mulai awal tahun 2027. Angka tersebut menunjukkan besarnya jumlah tenaga pendidik yang akan menjadi bagian dari agenda pembenahan tata kelola guru secara nasional.
Pemerintah menilai penataan ini diperlukan untuk memberikan kepastian status kepada tenaga pendidik sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia. Keberadaan guru yang memiliki kepastian hubungan kerja dinilai penting agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
