Bukan Otomatis Diangkat, Ini Fakta Status Honorer Database BKN dan Non-Database Menjelang CASN 2027
RADARSEMARANG.ID – Kebijakan penataan tenaga honorer menjadi salah satu isu penting menjelang rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2027. Perubahan sistem kepegawaian pemerintah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat status tenaga honorer tidak lagi menjadi bagian dari skema kepegawaian yang dipertahankan seperti sebelumnya.
Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi jutaan tenaga non-ASN yang selama ini bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Mereka yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki riwayat pendataan resmi, sedangkan tenaga honorer non-database menghadapi persoalan berbeda terkait pengakuan masa kerja, akses seleksi, dan peluang memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti.
Meski demikian, hingga 16 Oktober 2026, ketentuan khusus mengenai rekrutmen CASN 2027, termasuk pembagian prioritas bagi honorer database dan non-database, masih harus merujuk pada pengumuman resmi pemerintah yang berlaku.
Karena itu, kabar mengenai aturan baru CASN 2027 tidak dapat langsung diartikan sebagai kepastian bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi PNS atau PPPK.
UU Nomor 20 Tahun 2023 memang menjadi landasan penting perubahan sistem kepegawaian nasional. Dalam Pasal 65, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
Sementara itu, Pasal 66 mengamanatkan penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 serta melarang instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sejak undang-undang tersebut berlaku. Ketentuan ini menjadi dasar transformasi status kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
Artinya, penghapusan status honorer tidak otomatis berarti seluruh tenaga honorer kehilangan pekerjaan pada waktu bersamaan. Persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan penataan pegawai yang telah bekerja, menentukan kebutuhan formasi, serta menyediakan mekanisme kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam konteks CASN 2027, perhatian terbesar tertuju pada tenaga honorer yang sudah masuk database BKN. Kelompok ini memiliki catatan pendataan yang dapat digunakan dalam proses verifikasi dan penataan sesuai kebijakan pemerintah. Namun, keberadaan nama dalam database bukan jaminan otomatis untuk diangkat menjadi PNS ataupun PPPK.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
