Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

GKR Hemas Tekankan Pentingnya Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik

K
Webinar Kepemimpinan Perempuan
Webinar Kepemimpinan Perempuan

Advertisement

 

RADARSEMARANG.ID - Ruang perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik di Jawa Tengah memang semakin terbuka. Namun, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baru mencapai 20,34 persen.

Angka tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dalam Webinar Kepemimpinan Perempuan bertajuk Bukan Sekadar Memimpin, Perempuan yang Menggerakkan Perubahan.

Advertisement

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi perempuan di ruang publik. Namun, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.

“Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah mencapai 20,34 persen yang mencerminkan semakin terbukanya ruang partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik,” kata GKR Hemas.

Ia menegaskan, bertambahnya jumlah perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan bukan satu-satunya hal yang penting. Kehadiran mereka harus mampu membawa pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan.

Advertisement

“Namun lebih penting dari sekedar bertambahnya keterwakilan adalah bagaimana kehadiran perempuan benar-benar membawa pengalaman kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan, perjalanan perempuan menuju posisi kepemimpinan tidak selalu mudah. Mereka harus menghadapi tanggung jawab profesional, keluarga, lingkungan sosial, hingga keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Karena itu, ia mendorong perempuan untuk berani mengambil peran. Menurutnya, perempuan tidak harus menunggu menduduki jabatan tertentu untuk bisa membawa perubahan.

“Perempuan tidak harus menunggu berada pada posisi tertentu untuk melakukan perubahan dari ruang sekolah, organisasi, keluarga, komunitas hingga pemerintahan daerah,” tuturnya.

Kepemimpinan, kata dia, bukan sekadar soal jabatan. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan, mendengarkan suara orang lain, membangun kepercayaan, serta mengajak lingkungan bergerak menuju kondisi yang lebih baik.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pertumbuhan Ekonomi Jateng Triwulan III Lampaui Nasional, Ahmad Luthfi Raih Penghargaan

Pertumbuhan Ekonomi Jateng Triwulan III Lampaui Nasional, Ahmad Luthfi Raih Penghargaan

Pertumbuhan Ekonomi Jateng Lampaui Nasional, Ahmad Luthfi Raih Penghargaan CNN Indonesia

Buruh Jateng Desak Upah 2027 Penuhi 100 Persen KHL, Kebutuhan Hidup Layak di Jateng Rp 3,5 Juta

Buruh Jateng Desak Upah 2027 Penuhi 100 Persen KHL, Kebutuhan Hidup Layak di Jateng Rp 3,5 Juta

Kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Tengah masih tinggi. Upah minimum provinsi (UMP) 2026 baru sekitar Rp 2,3 juta. Sementara KHL berdasarkan data pemerintah pada 2025 Rp3,5 juta.

BI Jateng Perkuat SIGAP, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru

BI Jateng Perkuat SIGAP, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru

Potensi kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah. Terlebih, risiko gangguan pasokan masih membayangi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer