RADARSEMARANG.ID - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Korlantas Polri kembali menyiapkan Operasi Zebra 2025 yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia mulai 17 hingga 30 November 2025.
Operasi Zebra ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas.
"Operasi Zebra 2025 ini menjadi tahapan awal untuk menyiapkan kondisi tertib di jalan raya, sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin berlalu lintas menjelang libur panjang Nataru," kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Kamis (13/11/2025).
"Pelaksanaan operasi Zebra digelar dengan pendekatan humanis, preventif dan edukatif kepada masyarakat, termasuk driver ojol. Penertiban balap liar juga akan menjadi fokus kami. Kami mengajak komunitas ojol, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan," sambungnya.
Kesiapan Korlantas Polri menggelar Operasi Zebra 2025 telah disampaikan Kabagops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident dan Rakernis Gakkum T.A. 2025 di Bandung, Jawa Barat.
Dalam paparannya, Kombes Aries menjelaskan bahwa Operasi Zebra menjadi bagian penting untuk mempersiapkan Operasi Lilin, dengan fokus pada manusia, kendaraan, serta sarana dan prasarana jalan.
Baca Juga: Bansos BNPT Tahap 4 Rp600 Ribu Sudah Cair di BNI, BRI, BSI PKM Segera Cek
"Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya," ujar Kombes Aries dilansir dari website Korlantas Polri.
Kombes Aries menjelaskan, Operasi Zebra 2025 diarahkan melalui tiga sasaran utama: mempersiapkan Operasi Lilin, berdasarkan hasil analisis Kamseltibcarlantas tiga bulan terakhir, dan menanggapi fenomena yang berkembang di masyarakat, termasuk penertiban balap liar yang kini jadi perhatian khusus.
Ia menegaskan, Operasi Zebra 2025 tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga edukasi.
Selain penertiban balap liar, Operasi Zebra 2025 juga menekankan pendataan kegiatan melalui Sistem Informasi Satuan Operasi (SISLAOPS) Korlantas Polri.
"Kita akan datakan semua kendaraan yang terjaring penertiban agar punya database nasional. Data ini bisa diintegrasikan ke Samsat saat perpanjangan kendaraan," jelasnya.
Dalam penegakan hukum, Korlantas Polri juga menyiapkan pendekatan humanis lewat teguran simpatik.
"Kendaraan yang belum lengkap tidak bisa keluar sebelum dilengkapi. Walau hanya teguran, tetap harus sesuai prosedur. Dan ini yang akan kita ekspos di media agar masyarakat tahu pendekatan kita edukatif, bukan represif," tutur Kombes Aries.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
