alexametrics

G20 EMPOWER Presidensi Indonesia Fokus Dorong Pemberdayaan Perempuan pada Sektor Swasta dan Publik

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Jakarta – Komitmen untuk memastikan terpenuhinya indikator dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik menjadi agenda utama dari Group of Twenty (G20) EMPOWER presidensi Indonesia tahun ini. G20 EMPOWER merupakan satu-satunya inisiatif di dalam kepresidenan G20 yang mengusung aliansi pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama-sama mengadvokasi dan mendukung kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik.

Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan IWAPI menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER. Melalui aliansi ini Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Indonesia juga telah memiliki advocate dari sektor privat yang terlibat dalam mempromosikan peran kepemimpinan yang berperspektif gender dalam perusahaan.

Upaya ini tertuang di dalam tiga isu prioritas yang diusung G20 EMPOWER. Pertama, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah milik perempuan sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, membangung dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.

Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan menyatakan bahwa G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus Kementerian PPPA yaitu untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra Kementerian PPPA.

Baca juga:  Innalillahi, Camat Tingkir Meninggal saat Bermain Bulutangkis

Indra menambahkan, dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi. Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

“Selain itu, kami juga akan menggandeng teman-teman pelaku dan penggerak usaha perempuan untuk terlibat di dalam inisiasi ini, yang akan menjadi bagian dari advocate G20 EMPOWER,” katanya.

Sementara itu, Yessie D. Yosetya selaku Chair G20 EMPOWER membuka pertemuan ini dengan mengatakan, hingga saat ini, perempuan dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional, baik itu di sektor swasta maupun publik sendiri.

“Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan sendiri. Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” terangnya.

Lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER adalah pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, prosentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah/gaji (gender pay-gap), prosentasi perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan, dan prosentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu STEM dan male dominated industries). Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100% di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.

Baca juga:  XL Luncurkan Paket Xtra Combo Flex Kuota Utama Hingga 110 GB, Pelanggan Bebas Pilih Bonus

G20 EMPOWER 2022 di bawah presidensi Indonesia akan fokus pada implementasi dari indikator yang telah ditentukan. Bagaimana bentuk pengukuran, pencapaian, dan pelaporan dari KPI yang telah ditetapkan.

Implementasi G20 EMPOWER menciptakan satu set baseline data yang terukur dari negara-negara anggota G20, tentang pemberdayaan perempuan. Diharapkan baseline data ini membawa kesadaran pada kondisi pemberdayaan perempuan baik di sektor swasta maupun publik, serta mendorong percepatan kemajuan kesetaraan gender, jelas Yessie lebih jauh.

Rinawati Prihatiningsih selaku Co-Chair G20 EMPOWER menjelaskan sejalan dengan arahan Presiden RI, kegiatan G20 tidak sebatas acara seremonial. Untuk itu, G20 EMPOWER membuka kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi mendorong aksi nyata dan membuat terobosan sesuai visi dari G20 EMPOWER.

“Kegiatan G20 EMPOWER di tahun 2022 terdiri dari tiga perundingan atau plenary khusus untuk para delegasi G20. Diawali dengan Initial Meeting di bulan Januari. Kemudian, ada empat kali co-chair meeting; empat kali side event untuk umum dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Program Ciptakan Tempat Kerja yang Lebih Aman, Peranan Perempuan dalam UKM di Revitalisasi Ekonomi, Membangun Kembali Produktifitas Perempuan pasca Pandemi; CEO Forum; tiga kali capacity building untuk para G20 EMPOWER advocates dan POC; dua bazaar UKM dan fieldtrip; delapan webinar, sebelum handover Keketuaan G20 Indonesia ke India di bulan November,” ungkapnya.

Baca juga:  Butuh Anggaran Rp 850 Miliar

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari G20 EMPOWER nantinya diharapkan dapat menghasilkan implementasi terbaik yang diberlakukan di sektor swasta dan publik. Lebih jauh, memudahkan negara anggota G20 untuk memonitor implementasi KPI tersebut serta mendorong percepatan pencapaian target agar semakin banyak perempuan yang memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan.

Pleno Pertama G20 EMPOWER

Di hari yang bersamaan, G20 EMPOWER Presidensi Indonesia menggelar pertemuan pleno pertama secara daring pada Jumat malam, (11/3). Akan hadir memberikan pemaparan, Dipali Goenka selaku CEO Welspun Ltd India, Yves Paredel selaku Senior Statistician, Statisctics Department, International Labour Organisation (ILO), dan Lenita Tobing selaku Managing Director and Partner, Boston Consulting Group.

Pada pertemuan pleno pertama ini akan membahas tiga poin yaitu, pertama, sejumlah praktek, pembelajaran, tingkat penerimaan, hingga tantangan yang dialami dalam implementasi indikator KPI. Kedua, menetapkan dan menyepakati implementasi ke depannya untuk mencapai target yang telah ditentukan pada 2025. Ketiga, mengidentifikasi bentuk dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mewujudukan tercapainya KPI yang telah ditetapkan bersama.

Agenda pertemuan pleno G20 EMPOWER selanjutnya akan digelar secara bertahap pada Mei 2022 untuk agenda pleno kedua, dan pada Juli 2022 untuk agenda pleno ketiga. Pelaksanaannya bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta.  (gie/web/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya