alexametrics

Bawaslu Ajukan Rp 11,7 M untuk Pilkada

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal akan melakukan pembukaan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk di tingkat Kecamatan hingga di tingkat TPS. Yakni untuk proses pelakasanaan Pemilihan Bupati (Pilbub) Kendal 2020.

Setidaknya Bawaslu membutuhkan 2.191 anggota baru. “Rinciannya 60 anggota Panwaslu tingkat kecamatan dan sisanha 286 anggota Panwaslu ditingkat desa atau kelurahan dan 1845 Panwaslu di tingkat TPS,” kata Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani, kemarin (3/9).

Pendaftaran dan seleksi dilakukan dalam waktu dekat ini. “Target bulan Desember sudah terbentuk sebelum pembentukan Panitia pemilihan,” tuturnya dalam Rapat Kerja Teknis Bawaslu.

Anggaran proses penyelenggaran Pilbup Kendal akan dibebankan melalui APBD Kendal 2020. Dari Bawaslu Kendal mengaku sudah melakukan pengajuan anggaran pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal.

Baca juga:  Puluhan Reklame Diturunkan Paksa

“Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 11,7 miliar. Sebagian besar anggaran diperuntukkan untuk honor dari pengawas di lapangan. harapannya dapat dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal,” ungkapnya.
Selain pengawasan dari Panwas Pihaknya pun juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan proses pemilihan bupati. Pasalnya pada Pemilu 2019 terdapat dugaan-dugaan pelanggaran pemilu namun sayangnya tidak cukup bukti untuk dikenai sanksi.

“Kami juga berencana membentuk kampung anti politik uang dan kampung pengawas partisipatif di Kabupaten Kendal. Harapannya ada tiga kampung yang terlibat hal tersebut,” jelasnya

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kendal, Arief Musthofifin mengatakan untuk Pemilu 2019 lalu pihaknya telah melakukan pencegah sebanyak 7189 kali. 62 diantaranya yakni pencegahan langsung saat dugaan pelanggaran pemilu terjadi.

Baca juga:  Bawaslu akan Susun Buku Sejarah

“Selama pemilu 2019 kami juga melakukan penindakan 10 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu. Seperti perusakan APK, netralitas ASN dan perangkat desa serta penggunaan tempat ibadah untuk kampanye. Delapan diantaranya dihentikan dan dua diantaranya hanya diberikan sanksi teguran,” imbuhnya. (bud/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya