alexametrics

Marzuki Dituntut 4 Tahun, Lasito 5 Tahun

Mantan Ketua PN Semarang Disebut Terima USD16.000

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANGMantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang Purwono Edy Santosa yang kini bertugas sebagai hakim Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara disebut menerima aliran dana USD 16.000 dari hakim PN Semarang nonaktif Lasito. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan pemberian suap terkait putusan gugatan praperadilan Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuki dengan terdakwa Lasito di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (13/8). Kemarin juga digelar sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Ahmad Marzuki, namun dilakukan di ruang terpisah. Tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ni Negah Gina Saraswati dan Ariawan Agustiartono.

SIDANG TUNTUTAN: Ahmad Marzuki dan Lasito saat menjalani sidang dugaan pemberian suap terkait putusan gugatan praperadilan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOJO SUSANTO/RADARSEMARANG.ID)
SIDANG TUNTUTAN: Ahmad Marzuki dan Lasito saat menjalani sidang dugaan pemberian suap terkait putusan gugatan praperadilan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOJO SUSANTO/RADARSEMARANG.ID)

Sidang di Pengadilan Tipikor Semarang dipimpin majelis hakim Aloysisius Priharnoto Bayuaji, didampingi dua hakim anggota, Dr Robert Pasaribu dan Widji Pramajati. Selama tuntutan berlangsung, Marzuki terlihat tertunduk sembari membungkuk. Tangan ditaruh di atas lutut sembari mendengarkan tuntutan pada giliran pertama. Sedangkan Lasito memilih tertunduk dan diam. Keduanya tampak kompak mengenakan batik. Marzuki mengenakan batik warna hijau kombinasi kuning dan hitam, lengkap dengan peci, serta sepatu gunung. Sedangkan Lasito mengenakan batik berwarna biru bergaris putih dan sepatu pantofel. Keduanya juga kompak mengenakan celana hitam model polo. Sidang keduanya sendiri mendapat pengawalan ketat dari kepolisian.

Penuntut Umum KPK Ni Negah Gina Saraswati dan Ariawan Agustiartono membeberkan, terdakwa Lasito terbukti menerima uang dari Ahmad Marzuki melalui Ahmad Hadi sebesar Rp 700 juta. Rinciannya, Rp 500 juta dan Rp 218 juta yang ditukarkan dalam satuan dollar Amerika Serikat sebanyak USD16.000. Bahwa atas penerimaan itu, sebagaimana diuraikan dalam unsur menerima hadiah atau janji, terbukti diserahkan kepada Purwono Edy Santosa. Sedangkan Rp 150 juta sebagaimana keterangan Lasito serta didukung keterangan Ali Nur Yahya, Deddy Sulaksono, dan Rahardyan Widya Prananda untuk pembiayaan perbaikan dan pembangunan dalam rangka akreditasi di PN Semarang.

Baca juga:  Diunduh 93.456 Warga, Raih Rekor MURI

“Atas penerimaan uang dengan mempertimbangkan fakta bahwa tidak semua uang dinikmati terdakwa Lasito, karena bagiannya ada dalam penguasaan pihak lain, serta adanya penggunaan sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan umum, maka penuntut umum menjadikan sebagai faktor pengurangan jumlah yang dinikmati terdakwa,”kata Ni Negah Gina Saraswati dan Ariawan Agustiartono secara bergantian.

Disampaikan PU KPK, dalam proses penanganan perkara tersebut, terdakwa Lasito telah mengembalikan uang sebesar Rp 350 juta ke rekening KPK sebagaimana barang bukti nomor 56. Untuk itu, KPK mengompensasikan uang yang disetor terdakwa sebagai uang pengganti. Sedangkan terkait permohonan terdakwa Lasito sebagai JC atau justice collaborator ditolak oleh KPK. Namun demikian KPK memberikan catatan khusus terkait sikap terdakwa Lasito yang bekerjasama, dengan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, mengakui perbuatannya, jujur selama persidangan.

Dalam salah satu pertimbangannya, PU KPK juga menyebutkan hal-hal memberatkan dan meringankan dalam sidang tuntutan tersebut. Adapun hal memberatkan untuk terdakwa Lasito, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, perbuatan terdakwa berpengaruh negatif dalam upaya mewujudkan kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam penegakkan hukum di lembaga peradilan. Juga terdakwa adalah penegak hukum di bidang kekuasaan kehakiman. Sedangkan untuk terdakwa Marzuki dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa seorang kepala daerah yang seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat.

Baca juga:  Aset Pemkot Rawan Diserobot

Sedangkan hal meringankan untuk terdakwa Lasito, terdakwa kooperatif, sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa telah mengembalikan sebagian hasil perbuatannya sejumlah Rp 350juta, dan terdakwa belum pernah dihukum. Untuk hal meringankan terhadap Marzuki sama dengan Lasito, hanya saja point mengembalikan uang tidak ada.

Atas kasus itu, Lasito dianggap terbukti bersalah dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan pertama. Sedangkan Marzuki dianggap bersalah melanggar dakwaan pertama Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Baca juga:  Komunitas Gowes Katahati, Berbagi untuk Warga dan Lingkungan

“Menjatuhkan pidana terhadap Lasito dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, membebani biaya perkara kepada terdakwa Rp 7.500,”kata Ni Negah Gina Saraswati.

Sedangkan untuk terdakwa Ahmad Marzuki dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan membebani biaya perkara kepada terdakwa Rp 7.500. KPK juga memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan hukuman tambahan pada Marzuki berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Menanggapi tuntutan itu, Lasito menyatakan semua itu memang atas dasar perintah Kepala PN Semarang saat itu, Purwono. Terkait JC yang ditolak, pihaknya mengaku tidak tahu alasannya, karena seharusnya diterima, mengingat pihaknya sudah memberikan penjelasan yang gamblang.

Sedangkan tim kuasa hukum Marzuki, Sutrisno, Masrokimin,  Siswo Raharjo, dan Kholid Annur, didalam persidangan menyampaikan, setelah diskusi dengan kliennya pada prinsipnya nanti kliennya juga akan menyampaikan pembelaan pribadi. Dengan demikian, pihaknya memohon diberi kesempatan sidang ditunda sampai dua minggu agar bisa maksimal. Namun majelis berpedapat lain, sehingga hanya memberikan waktu penundaan satu minggu dan akan dibuka lagi pada 20 Agustus mendatang, dengan agenda pembelaan atau pledoi. “Meskinya JC diterima. Pembelaan nanti kordinasi dulu dengan penasehat hukum, “kata Lasito usai sidang. (jks/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya