alexametrics

Hukuman Harus Diperberat

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, MANTAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Dr Bibit Samad Rianto menyayangkan perkara dugaan tindak pidana suap yang diduga melibatkan sejumlah oknum jaksa di lingkungan Kejati Jateng. Menurutnya, tidakan itu menunjukkan bahwa saat ini hukum di Indonesia sedang tidak baik, sehingga korupsi tumbuh di mana saja, tanpa mengenal siapa orangnya.

“Sekarang hukum kita ini sedang sakit, sehingga korupsi semakin merajalela. Karena oknum penegak hukumnya juga nggak jalan, mirisnya malah ikut terlibat,”kata Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) ini kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dijelaskannya, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penanganan korupsi di Indonesia. Pertama, masalah sistem, dan kedua manusianya itu sendiri. Disebutkan, dua hal tersebut memang harus diperhatikan betul-betul. Ia meminta apabila para oknum jaksa yang sedang bermasalah itu benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, maka hukuman yang barus diterima lebih berat dari masyarakat sipil biasa.

Baca juga:  Laporkan Dugaan Penyimpangan Hibah Cacing ke KPK

“Karena apa? Kalau sistemnya bagus tapi penegak hukumnya nggak bagus, maka sistem itu tidak akan berjalan dengan lancar dan akan jadi sia-sia. Tapi, yang jelas hukuman harus lebih berat dibanding orang biasa, karena mereka itu aparat penegak hukum yang harusnya mengawal hukum, tapi malah mengkhianati,” tandasnya.

Bibit juga menjelaskan, ada lima masalah potensial menjadi penyebab tidak langsung teejadinya korupsi. Di antaranya, sistem yang masih memberi peluang terjadinya korupsi, kemudian moral yang sudah terdegradasi, penanganan yang tidak rasional, pengawasan yang tidak efektif, serta ketaatan hukum yang rendah.

Selain itu, lanjutnya, ada penyebab langsung terjadinya korupsi yang disebut dengan kerawanan korupsi. Seperti adanya lokasi rawan korupsi, adanya manusia rawan korupsi, adanya barang yang rawan dikorupsi, adanya kegiatan yang rawan korupsi dan adanya kebijakan yang koruptif.

Baca juga:  Sekretaris Dinakikan Blora Resmi Tersangka

“Tentunya perlu penanganan kegiatan preemtif atau menangani hulu permasalahan. Makanya semua harus dicegah atau melakukan preventif action,”sebutnya.

Sekretaris GMPK Kota Semarang Okky Andaniswari menambahkan, pihaknya memastikan akan mengawal kasus itu hingga usai, bahkan sampai kasusnya benar-benar berkekuatan hukum tetap. Pihaknya juga menyayangkan ada oknum aparat penegak hukum yang ikut terlibat dalam kasus itu. Pihaknya menyarankan, oknum itu diberi sanksi tegas pemecatan hingga hukuman paling berat.

“Kami minta KPK dan Kejagung bertindak tegas dan arahkan kasusnya pada perbuatan tipikor, jangan sampai tindak pidana lain. Kami juga mengajak masyarakat ikut andil mengawal kasus tersebut secara tuntas,”imbuhnya.  (jks/aro)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya