Beranda Berita Windari Sudah Pernah Diperiksa

Windari Sudah Pernah Diperiksa

0
Windari Sudah Pernah Diperiksa
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM – OPERASI tangkap tangan (OTT) yang menimpa 4 pegawai BPN Kota Semarang menimbulkan keprihatinan dari Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Jateng, Heri Santoso. Heri sendiri kemarin belum bisa berkomentar banyak, karena belum ada kejelasan resmi adanya OTT tersebut. Bahkan ia mengaku, untuk berkoordinasi dan konfirmasi dengan Kepala BPN Kota Semarang, Sriyono, belum bisa dilakukan. Namun pihaknya mengaku terkait masalah pungli dalam pengurusan dokumen pertanahan sudah diingatkan setiap saat.

“Terakhir kami ingatkan pas pelantikan kemarin. Termasuk Ibu Windari juga sudah kami lakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Awalnya ada pengaduan warga, kemudian langsung saya BAP dan sidak di lokasi,”kata Heri kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia mengaku menyesalkan kejadian tersebut kembali dilakukan Windari. Padahal dikatakannya, yang bersangkutan sudah akan dimutasi.  “Kami menyesalkan kok malah mengulangi lagi, padahal mau dimutasi, ini nanti bisa saja dicopot. Tapi memang, saya belum tahu persis masalah ini, nanti kalau terbukti adanya pungli, kami tetap menunggu proses pengadilan untuk memberikan sanksi selanjutnya,”ujarnya.

Selama yang bersangkatan menjalani proses hukum, lanjut Heri, untuk sementara, pihaknya akan menunjuk pelaksana tugas (Plt)  agar proses pelayanan BPN Kota Semarang tidak berhenti.

Terpisah, Plt Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu mengaku, di instansi yang dipimpinnya pada 2017 lalu, mendapat beberapa laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut terkait pelayanan BPN di Jawa Tengah. Namun atas aduan itu, lanjut Sabarudin, ada respons cepat dari Kakanwil BPN Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan penyelesaian terhadap laporan tersebut.

“Waktu itu, dominan yang dilaporkan adalah pelayanan di kantor BPN yang ada di Kabupaten/Kota di Jateng,”katanya.

Sedangkan terkait OTT tersebut, Sabarudin menilai semua itu sudah menjadi bagian dari tugas aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pungli. Ia berharap peristiwa OTT yang terjadi di BPN Kota Semarang menjadi pembelajaran kepada penyelenggara pelayanan publik yang lain, sehingga kasus yang sama tidak terulang kembali.  “Kami dorong pengawas internal untuk mencegah praktik-praktik perbuatan maladministrasi dan mencegah perbuatan korupsi,”tandasnya.

Ia juga mengaku, pada 2017 ada beberapa laporan dugaan pungli atas pelayanan di BPN. Namun  pelapor kurang kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang cukup atas laporan dugaan pungli tersebut. Sehingga pihaknya memutuskan, laporan itu tidak cukup bukti pendukung terjadinya maladministrasi berupa pungli.  “Tapi, kami tetap monitoring atas aduan dimaksud sebagai petunjuk kepada ORI Jawa Tengah,”ujarnya. (jks/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.