Lowongan Perangkat Desa Jadi 476 Jabatan

Tersebar di 199 Desa

2310

DEMAK-Jumlah kekosongan atau lowongan jabatan perangkat desa (Perdes), terus bertambah. Bila sebelumnya hanya ada 463 jabatan yang tersebar di 201 desa, dalam perkembangannya kini tercatat ada 476 jabatan kosong yang tersebar di 199 desa.

Jumlah tersebut tersebut diketahui setelah adanya data susulan dari beberapa desa yang melaporkan ke Pemkab Demak lewat kecamatan. Paling banyak dari Kecamatan Demak Kota. Yakni, dari yang semula 32 jabatan menjadi 44 jabatan tersebar di 13 desa. Kemudian, di Kecamatan Mranggen, semula ada 15 desa dengan 30 jabatan menjadi 15 desa dengan 35 jabatan.

Di Kecamatan Karangawen, dari 10 desa dengan 25 jabatan justru berkurang menjadi 10 desa dengan formasi 24 jabatan. Selanjutnya, Kecamatan Guntur, jumlahnya tetap yakni 14 desa dengan 35 jabatan. Lalu, Kecamatan Sayung juga tetap 20 desa dengan 44 jabatan. Kecamatan Karangtengah dari semula 15 desa dengan 46 jabatan berubah menjadi 14 desa dengan 43 jabatan. Kecamatan Wonosalam tetap 14 desa dan 21 jabatan. Kecamatan Dempet dari 12 desa dengan 31 jabatan menjadi 12 desa dengan 32 jabatan. Kecamatan Gajah, dari 15 desa dengan 34 jabatan menjadi 15 desa dengan 32 jabatan, Kecamatan Karanganyar dari 12 desa dengan 24 jabatan menjadi 12 desa dengan 23 jabatan. Kecamatan Mijen tetap dari 13 desa dengan 29 jabatan. Kecamatan Bonang tetap 17 desa dengan 47 jabatan. Kecamatan Wedung ada 18 desa dengan 39 jabatan menjadi 40 jabatan dan Kecamatan Kebonagung dari 13 desa dengan 26 jabatan menjadi 12 desa dengan 27 jabatan.

Sekda Pemkab Demak dr Singgih Setyono MMR menyampaikan, jumlah kekosongan jabatan yang akan dilakukan pengisian bertambah. “Tambahan paling banyak di Kecamatan Demak Kota,” jelasnya di ruang Bina Praja, kemarin.

Asisten I Setda, AN Wahyudi menambahkan, proses tahapan telah dimulai dan tidak ada penundaan. “Tetap sesuai jadwal,” katanya.

Dalam teknisnya nanti, penilaian diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa (kades) dengan porsi penilaian 50 persen. Kemudian, dari wawancara dan tes tertulis dari perguruan tinggi (PT) juga dengan porsi 50 persen (termasuk pengabdian 10 persen. Misalnya pernah menjabat jadi RT, RW, BPD dan lainnya). Adapun ijazah lulusan minimal SLTA dengan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang menarik, calon perangkat desa juga harus melengkapi bukti taat pajak dengan nomor NPWP dan lunas pajak PBBP2. Selebihnya syarat-syarat umum lainnya termasuk melengkapi dengan visi misi yang nantinya dipaparkan dalam tes yang dijalani peserta. (hib/ida)