DPRD dan Pj Bupati Batang Setujui Dua Raperda Baru, tentang Apa?

Raperda itu berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusup. Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyebutkan, Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan sebagai pedoman Pemda.

Baca Juga: DPRD dan Bupati Batang Setujui Raperda APBD 2024 Rp 1,9 Triliun

Yaitu dalam penyelenggaraan cadangan pangan.

Tujuannya untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

“Sasaran cadangan pangan juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin atau yang mengalami rawan pangan dan gizi. Atau pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lain,” ujarnya, Senin (13/11). 

Sementara peran dan tanggungjawab masyarakat dalam hal cadangan pangan bisa dilakukan oleh pihak ke tiga.

Seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan atau perorangan.

Pengadaan Cadangan Pangan Tahun 2024 dianggarkan Rp 1 miliar.

Sedangkan Perda peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh fokus pada aspek peningkatan kualitas. Obyek pengaturan yaitu lingkup perumahan dan permukiman pada skala entitas perumahan dan permukiman. Khususnya lokasi kumuh baik legal maupun ilegal serta bangunan dan infrastruktur,” jelasnya.

Menurutnya, dengan Perda ini Pemerintah Kabupaten Batang akan lebih maksimal.

Karena telah memiliki landasan hukum.

Lani berharap, keputusan dua Raperda ini benar-benar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang.

“Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, kami mohonkan nomor register dua Raperda tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah dan permohonan izin penandatanganan kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian kami tetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tandasnya. (yan/wan)