
RADARSEMARANG.ID, Batang - Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyambut positif lima Raperda inisiatif yang disampaikan DPRD Kabupaten Batang. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna, Jumat (20/10), agenda penyampaian pendapat bupati. Walau positif, Lani juga memberikan beberapa pertanyaan dan masukan terhadap beberapa Raperda.
Seperti dalam Raperda tentang Perpustakaan. Ada empat masukan dan satu pertanyaan disampaikan. Masukan tersebut bersifat teknis pada Raperda yang diajukan. "Pada penjelasan pasal 39 ayat (2) belum dijelaskan bahwa apabila bupati dan/atau wakil Bupati, camat dan atau sekretaris camat, kepala desa atau kelurahan dijabat oleh seorang perempuan siapakah yang menjadi bunda literasi?," ujarnya.
Rapat Paripurna kali ini dilakukan secara singkat. Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki hanya menyerahkan berkas penyampaian pendapat. Hal tersebut sesuai kesepakatan bersama peserta Rapat Paripurna. Rapat sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusup. Berkaitan dengan Raperda tentang penetapan desa, pihaknya sangat mendukung. Raperda ini akan menjadi dasar berbagai kegiatan yang sebelumnya pernah dilakukan.
Seperti pada Tahun 2022, Pemda Batang bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) telah selesai melakukan identifikasi batas desa. Sebanyak 239 desa dan 9 Kelurahan di Kabupaten Batang teridentifikasi. "Peraturan Daerah tentang penetapan desa tersebut akan menjadi dasar sebagai penetapan batas wilayah desa di Kabupaten Batang oleh karena itu kami menyambut baik inisiasi dari Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa," terangnya.
Terkait Raperda penyelenggaraan keolahragaan, Lani berharap, Raperda itu bisa meningkatkan prestasi bidang olahraga. Terutama olahraga yang selama ini menjadi unggulan utama yaitu panjat tebing dan olahraga unggulan strategis yaitu Petanque.
"Kami mohon dukungan dan support dari Dewan agar kegiatan Olahraga di Kabupaten Batang semakin maju dan dapat mencetak atlit-atlit yang berprestasi yang membawa nama harum baik di dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya.
Dua Raperda lain yang disambut positif adalah tentang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, serta raperda tentang pengarusutamaan gender. Secara umum, pihaknya memberikan satu catatan. Yakin terkait dengan tata cara penyusunan terhadap lima Raperda tersebut. Ia meminta agar penyusunan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (yan/wan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

