RADARSEMARANG.ID, Batang - DPRD Kabupaten Batang menyampaikan lima Raperda untuk menjadi pembahasan dengan Pemda Batang. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/10). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nur Untung Slamet dan dihadiri langsung oleh Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.
Untung menjelaskan, lima Raperda itu adalah Raperda tentang penetapan desa, Raperda tentang perpustakaan, Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan, Raperda tentang penyelenggaraan jalan, dan Raperda tentang pengarusutamaan gender.
"Lima Raperda tersebut sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023. Dan merupakan usulan dari masing-masing alat kelengkapan yaitu Komisi A, B, C, D dan Bapemperda yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD," ucapnya.
Raperda tersebut disampaikan pada Pj Bupati Batang untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama. Menurutnya, Raperda Penetapan Desa diinisiasi sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan daya saing desa. Yaitu untuk menuju kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, ada juga upaya untuk mengakomodasi pemikiran dan kehendak masyarakat dalam rangka mewujudkan Peta Wilayah Desa di Kabupaten Batang. Tentunya dengan batas-batas yang jelas dan kejelasan status desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Kode Desa.
Berkaitan dengan Raperda tentang Perpustakaan, para anggota Dewan mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang selama ini ada. Karenanya, DPRD Kabupaten Batang memandang perlu dibentuknya peraturan daerah tentang Perpustakaan. "Ini agar terjadi penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Kabupaten Batang. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan performa perpustakaan sebagai wahana pendidikan, rekreasi, pelestarian budaya lokal dan pusat kegiatan masyarakat dalam melaksanakan layanan di segala tingkatan," terangnya.
Sedangkan Raperda penyelenggaraan keolahragaan disusun berdasarkan beberapa kendala. Sehingga, penyelenggaraan keolahragaan kurang berkembang. Seperti dukungan dana dari pemerintah, pembinaan SDM yang kurang maksimal, juga belum adanya aturan tentang komitmen dan target capaian dalam pembinaan olah raga.
"Raperda penyelenggaraan jalan digagas karena dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan. Sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Batang serta memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan jalan Kabupaten di Kabupaten Batang," timpalnya.
Berkaitan dengan Raperda pengarusutamaan gender, Dewan menganggap praktik empiris di Kabupaten Batang masih ada ketimpangan. Sehingga menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. "Seharusnya, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan," tandasnya. (yan/wan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!