
RADARSEMARANG.ID, BATANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang berupaya mengoptimalkan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Layanan digital perpajakan diluncurkan agar pemerintah desa tidak perlu lagi datang ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Pembukaan secara digital juga bisa menghindarkan berbagai persoalan yang selama ini muncul.
Perlu diketahui, sebelumnya banyak warga yang merasa kaget karena mendapatkan surat tunggakan pajak. Sementara mereka mengaku sudah melakukan pembayaran pajak secara rutin.
Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan, aplikasi tersebut merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Pemkab Batang. Pengurusan cukup dilakukan di tingkat desa. Hal ini agar mendekatkan dan mempercepat layanan pembayaran pajak daerah kepada masyarakat.
Ia berharap, setelah aplikasi di-launching, ada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Sebab kemanfaatannya akan kembali kepada publik. “Masyarakat tidak perlu hadir langsung ke BPKPAD atau kantor kas. Cukup pakai aplikasi tersebut,” terangnya, Rabu (9/8).
Sementara itu, Kepala BPKPAD Batang Sri Purwaningsih menjelaskan, besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang mencapai Rp 300 miliar. Sedangkan target pajak daerahnya sebesar Rp 43 miliar.
“Capaian pajak daerah kita sudah mencapai Rp 13,6 miliar, itu disebabkan mayoritas warga melunasi PBB antara September hingga November,” jelasnya.
Meski demikian, masih ada tunggakan di tahun 2022 hingga saat ini, sebesar Rp 33 miliar. Ia pun memastikan, pasca diluncurkannya aplikasi e-Layanan PBB-P2 ini dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan menunjukkan transparansi pelayanan publik.
“Tapi tidak semua adalah tunggakan, karena sudah ada yang masuk sebesar lebih dari Rp 1 miliar dalam kurun waktu dua bulan,” ucapnya. (yan/ida)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



