Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mereka sebelumnya menuntut usulan perubahan UU No.6 Tahun 2014 tentang jabatan Kades 6 tahun 3 periode. Aksi damai di Jakarta itu dihadiri oleh ribuan Kades se Indonesia. Mereka berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta pada hari Selasa (17/1).
Ternyata tidak semua Kades di Kabupaten Batang setuju dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan itu. Dari 228 Kades, salah satu yang berani bersuara yaitu Yusuf. Ia memposting analisis dan pendapatnya di akun Facebook pribadi.
Menurutnya, kesejahteraan lebih layak diperjuangkan dari pada masa jabatan. Pria 32 tahun ini menganggap beban politik tidak sebanding dengan penghasilan tetap (Siltap) alias gajinya.
"Jika yang menjadi alasan agar balik modal menjadi kades. Maka yang diperbaiki bukan periodisasinya, tapi di kesejahteraannya," ucapnya.
Pihaknya menjelaskan, seharusnya kades diberikan anggaran untuk dana taktis pendamping kegiatan. Anggaran itu sebagai dana politik. Hal ini karena Kades dipilih melalui sistem demokrasi langsung yang dipilih oleh rakyat.
"Yang paling penting kepala desa itu ada dana taktis. Kalau bupati, gubernur dan dewan ada dana aspirasi/dana politik. Kepala desa itu ngak ada. Adanya cuman gaji, itu yo Siltap," katanya.
Ia menyatakan, penolakaan tuntutan perpanjangan masa jabatan berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan itu jauh sebelum para kades se Indonesia melakukan aksi demontrasi di Jakarta.
"Setelah ada aksi tersebut saya memberanikan diri bersuara di media sosial. Mungkin banyak yang sependapat dengan saya tapi tidak berani muncul menyuarakan," katanya.
Pihaknya lebih sepakat dengan tetap pada aturan 6 tahun jabatan dengan batas 3 periode. Masa jabatan 6 tahun dan 3 kali periode dinilai sudah melebihi tahapan periodesasi jabatan politik pejabat publik lainnya.
Karena pada umumnya di Indonesia adalah 5 tahun dengan cukup 2 periode. Jadi jabatan Kades sudah melebihi periodesasi jabatan sekelas Persiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, DPR dan lainnya.
"Lamanya masa jabatan juga bisa memiliki dampak negatfi jika tidak dalam upaya kesadaran penuh bahwa jabatan adalah amanah," tandasnya. (yan/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


