Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lapor Dugaan Penipuan, Pensiunan Polri Diminta Cari Bukti Sendiri

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Agustanto menunjukkan rumah yang dicicilnya namun ditempati oleh orang lain. (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Agustanto menunjukkan rumah yang dicicilnya namun ditempati oleh orang lain. (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Seorang pensiunan polisi, Agustanto, 64, merasa kesulitan mencari keadilan sejak 2021 lalu.

Laporannya di Mapolres Batang hingga kini belum ada tindak lanjut. Bahkan, saat melapor pihaknya justru diminta mencari bukti sendiri.

Kasusnya adalah dugaan penipuan oleh pengembang perumahan Kauman Residence. Ia membeli rumah dengan tipe 45, namun belakangan diketahui rumah yang dia cicil ternyata tipe 50. Saat ini ia menempati rumah dengan tipe 45 dengan nomor D4.

Sementara rumah yang dicicilnya bernomor C3 dengan tipe 50. Perbedaan rumah cukup jauh, tipe 50 memiliki dua lantai, sementara 45 hanya satu lantai.

Rumah C3 berada di sebelah kantor pemasaran, sementara rumah yang diserahkan ke Agus berada di ujung gang. Rumah itu diatasnamakan sang istri Sri Budiati, 50.

Kasus diketahui saat Agus ingin mengetahui dokumen kepemilikan rumahnya ke pengembang. Ia tidak pernah mendapatkan dokumen tersebut.

Saat dicari hingga ke bank penyedia kredit perumahan, Bank BTN, baru terbongkar jika rumah yang dicicilnya ternyata rumah mewah tipe 50.



Kuasa hukum korban, Zainudin menjelaskan, ada dugaan penipuan dari pengembang perumahan. Agus harus mencicil rumah mewah yang tidak diserahkan kepadanya.

"Ini dugaannya jelas ada tindak pidana penipuan," ucapnya, Kamis (19/1).

Kecurigaannya bermula saat uang muka untuk membeli rumah yang tidak sesuai brosur. Yaitu dari Rp 35 juta untuk rumah tipe 45, ternyata pihaknya terus dimintai biaya tambahan hingga total Rp 83 juta.

Pihaknya saat itu tidak mau ambil pusing karena tidak punya tempat tinggal lagi. Rumahnya yang lama telah dijual.

Sejak kunci diberikan, per bulan angsuran yang dibayar mulai Rp 2,35 juta sampai Rp 2,8 juta karena tidak flat. Ia berhenti mengangsur setelah dua tahun. Anehnya perbankan berhenti menagih.

"Ini kan salah, hak saya kan di C3. Masa saya tidak menempati C3 disuruh bayar. Piye to mas, dibenarkan dulu dokumennya baru saya bayar," terangnya.

Ia pernah melaporkan ke Polres Batang dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang dipunyai. Laporan itu dilakukan tahun 2021. "Karena saya ditolak, saya pulang. Disuruh nyari bukti sendiri, baru mau menerima pengaduan," imbuh Agus. (yan/zal)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer