Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Batang Petakan Lahan Sawah Dilindungi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Petugas sedang melakukan pemetaan lahan sawah dilindungi di Kabupaten Batang. (Istimewa)
Petugas sedang melakukan pemetaan lahan sawah dilindungi di Kabupaten Batang. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Batang - DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Batang melakukan penetapan pemetaan lahan sawah dilindungi (LSD). Kebijakan tersebut untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang semakin meningkat. Terutama untuk perumahan.

Penetapan LSD mengacu pada Keputusan Menteri ATR/ Ka BPN No 1589/SK-HK.02.02/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi. Di Pulau Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Awal mula permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang yakni ketidaksesuaian peta LSD dengan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Hal itu menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pembangunan di sini," kata Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Batang Tri Adi Susanto saat ditemui di kantornya, Kamis (5/1).



Banyaknya lahan yang bukan merupakan kawasan tanaman pangan diplot sebagai LSD. Sehingga lokasi yang semula sudah sesuai tata ruang dialih fungsikan untuk kegiatan investasi. DPUPR Batang pun langsung melakukan pengiriman verifikasi aktualisasi terhadap kawasan selain tanaman pangan yang diplot sebagai LSD.

Pada 3 November 2022 ada kesepakatan verifikasi aktual terkait hal tersebut. Disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Batang dan pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional.

Hasilnya, luas LSD Kabupaten Batang yang dipertahankan seluas 15.228 hektare. Rincian LSD yang sesuai kawasan tanaman pangan seluas 14.362 hektare dan LSD dalam kawasan hutan seluas 117,54 hektare.

Pemkab menemukan ada 747,6 hektare LSD yang tidak sesuai dengan kawasan tanaman pangan. Lahan tersebut seharusnya diperuntukkan untuk persawahan.

"Meskipun begitu kita masih diberi kesempatan untuk mengusulkan pengurangan LSD yang tidak sesuai 747,61 hektare dengan syarat memenuhi kriteria kepastian," ungkapnya.



Sementara itu Penata Ruang Muda DPUPR Kabupaten Batang Ikfi Maryam Ulfa menyebutkan, saat ini ada kesempatan usulan pengurangan LSD. Kesempatan itu dibuka untuk masyarakat, pelaku usaha, investor, camat, kepala desa, dan pemilik lahan.

Usulan itu bisa merencanakan pembangunan di atas lahan LSD, dapat mengajukan permohonan perubahan untuk dikeluarkan dari peta LSS periode II dengan catatan dalam kawasan seluas 747,61.

"Perpanjangan waktu pengusulan LSD ini dilakukan agar kepastian terhadap lahan sesuai rencana pola ruang sebagai LSD bisa cepat menemui kesepakatan. Pengajuan terakhir oleh pemohon paling lambat 30 juni 2023," tandasnya. (yan/zal)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jateng Masih Magnet Investasi, Perusahaan Australia Tanamkan US$350 Juta di Batang

Jateng Masih Magnet Investasi, Perusahaan Australia Tanamkan US$350 Juta di Batang

Jawa Tengah membuktikan diri masih menjadi magnet investasi asing setelah perusahaan asal Australia, Pure Battery Technologies (PBT), berkomitmen menanamkan modal sekitar US$350 juta di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indus

Ahmad Luthfi: Pengabdian Tak Pernah Purnabakti

Ahmad Luthfi: Pengabdian Tak Pernah Purnabakti

Ahmad Luthfi: Pengabdian Tak Pernah Purnabakti

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer