Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kembali Lapor KPK, Minta Bongkar Mafia Pelabuhan Batang

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Tim PT Sparta Putra Adhyaksa kembali melaporkan dugaan kasus mafia pelabuhan di Batang ke KPK. (Istimewa)
Tim PT Sparta Putra Adhyaksa kembali melaporkan dugaan kasus mafia pelabuhan di Batang ke KPK. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Menjelang putusan sidang perdata PT Aquila Transindo Utama (ATU), melawan agen kapal PT Sparta Putra Adhyaksa (SPA), pada minggu depan, tim SPA kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta agar kasus mafia di pelabuhan khusus PLTU Batang segera dibongkar.

“Ini upaya kami mencari keadilan siapa dalang atas kasus mafia pelabuhan di Batang,” ucap  Zaenudin kuasa hukum PT SPA saat ditemui di kantornya Bina Griya Pekalongan Barat, Selasa (13/12).

Selain ke KPK, Didik Pramono juga mendatangi Kejaksaan Agung, bahkan sempat berkirim surat ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko-Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Dengan tembusan mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) dan ke Presiden Joko Widodo.

Diketahui, perseteruan ini bermula saat pengelola pelabuhan khusus PLTU Batang PT ATU mengirim tagihan layanan pandu tunda kapal kepada agen kapal PT SPA. Dan ternyata tagihan tersebut dipalsukan. Tidak memberikan layanan namun minta pembayaran, sehingga dilaporkan ke Polres Pekalongan Kota.

Diwaktu yang sama, PT ATU menggugat perdata PT SPA sebesar Rp 1 miliar, dengan dalih tagihan yang sudah direvisi. Dan tetap minta pembayaran layanan pandu tunda.

Namun dalam sidang kasus pidana yang sudah diputuskan sebelumnya. Staff PT ATU atas nama Rosi Yuniati, yang dituduh membuat tagihan palsu resmi divonis bersalah, dan dapat hukuman 9 bulan penjara.

Terpisah Humas Pengadilan Negeri Pekalongan, Fatria Gunawan menjelaskan, atas kasus ini kedua belah pihak telah memberikan simpulan. Pihak penggugat PT ATU menguatkan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum. Sehingga meminta majelis hakim mengabulkan gugatannya.

Sementara itu, pihak tergugat PT SPA melampirkan amar putusan sidang kasus pidana, di mana stafnya salah. Lalu meminta agar majelis hakim menolak gugatan. Namun pihaknya tidak bisa memberikan keterangan, apakah putusan pidana berpengaruh pada Perdata. “Untuk hasilnya, kita tunggu sidang gugatan perdata, nanti pada Senin depan,” jelasnya. (han/zal)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mengapa Kantor Pusat PT Djarum Digeledah KPK? Ini Dugaan Kasusnya

Mengapa Kantor Pusat PT Djarum Digeledah KPK? Ini Dugaan Kasusnya

KPK geledah kantor pusat Djarum dan Bea Cukai Kudus. Penyidik mendalami dugaan penyimpangan pengurusan pita cukai rokok dan penerimaan negara.

Hamenang Jadi Tersangka Kini Linda Benny Pimpin Klaten

Hamenang Jadi Tersangka Kini Linda Benny Pimpin Klaten

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hamenang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Bilang Begini

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Bilang Begini

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10). Kabar tersebut menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terseret OTT.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer