Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Batang Supardi menegaskan bahwa pupuk merupakan sarana produksi yang sangat menentukan. Memang, dari sisi jumlah, pupuk bersubsidi ada pengurangan dari enam item menjadi dua item.
“Cuma persoalannya, pengawasan yang harus kita lakukan itu tambah berat karena penggunaan pupuk bersubsidi bukan hanya di sektor pertanian tetapi sekarang masuk kepada komoditi,” jelasnya.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan diminta menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran. Kemudian Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) diminta meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga diminta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program subsidi. Berbagai elemen diharapkan dapat terlibat melakukan pengawasan. Program e-RDKK dan kartu tani merupakan kegiatan untuk memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi.
Sementara, upaya lain yang dilakukan adalah melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten dan kota. Serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi
Menurutnya, distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. (yan/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


