Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan menilai warga maupun investor lokal belum mendapat porsi yang proporsional di KITB. Sebab, masih banyak pengusaha lokal yang mengadu ke DPRD.
"Tapi kita memang sementara ini belum punya akses yang begitu luas ke KITB," kata Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup
Pihaknya pun memahami jika status PSN menjadi salah satu alasannya. Proyek dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Sementara, Kabupaten Batang hanya mempunyai cukup sedikit saham di sana. Dan belum bisa mewujudkan kepemilikan 10 persen saham di sana.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Batang Tofani Dwi Arieyanto menambahkan, sekarang sudah saatnya KITB menunjukkan komitmen pada kearifan lokal. Ia menegaskan, untuk tenaga kerja lokal harus jadi prioritas penyerapan tenaga kerja. Kemudian, pengusaha maupun investor lokal juga jangan dilupakan.
"Berkali-kali kami selalu bilang bahwa rakyat Batang jangan hanya jadi penonton," tegasnya.
Pihaknya juga menyinggung satu persoalan yang sedang berjalan di sana. Terkait komitmen dan nasib investor lokal yang sudah menjalin kesepakatan dengan KITB. Ia tidak menginginkan persoalan itu jadi preseden buruk dan tanda ketidakberpihakan pada investasi lokal. (yan/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


