Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Tadi kan di halalhihalal perangkat dan kepala desa ada aspirasi meminta THR. Yo kita nanti lihat kemampuan keuangan daerahnya dulu," kata Wihaji di pendopo Kabupaten Batang, Kamis (12/5).
Menurutnya, aspirasi itu sangat rasional. Perangkat desa dan kades sama-sama bekerja melayani masyarakat seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih dulu mendapat THR. "Saya kira biar adil sih, karena mereka juga bekerja melayani masyarakat. Maka penting juga dipikirkan, walupun nanti bentuk THR-nya seperti apa," ucapnya.
Politisi Golkar itu pun meminta kepada OPD yang terkait untuk merumuskan regulasinya. Sehingga tahun yang akan datang ada jalan keluar untuk keluarkan anggaran THR bagi perangkat dan kades.
Penghitungan dilakukan berdasarkan penghasilan tetap para perangkat desa. Saat ini ada sekitar 2.427 orang perangkat dan 239 orang kepala desa. Lalu badan permusyawaratan desa (BPD) ada 2.600 orang. (yan/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



