Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tolak PP Nomor 85 Tahun 2021, Nelayan Batang Ancam Mogok Melaut

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Sejumlah nelayan Batang melakukan aksi demo menolak kenaikan tarif atas jenis PNPB di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Batang Selasa (28/9/2021). (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Sejumlah nelayan Batang melakukan aksi demo menolak kenaikan tarif atas jenis PNPB di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Batang Selasa (28/9/2021). (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Nelayan Batang kembali menggelar demo menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021. Aturan ini terkait kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNPB). Mereka mengancam akan melakukan mogok melaut masal jika aturan tersebut tetap diberlakukan.

Demo digelar di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Batang Selasa (28/9). Ada sekitar 50 nelayan dan pemilik kapal mengikuti aksi tersebut.

"Ada komponen-komponen yang dijadikan perhitungan Kementerian Kelautan untuk menentukan HPI dan PNPB dengan jumlah kenaikan hingga 400 persen lebih. Ini di luar akal sehat nelayan di masa pendemi seperti sekarang ini," kata Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang Teguh Tarmujo.

Aksi berjalan dengan membentangkan spanduk bertuliskan Kami Nelayan Kabupaten Batang Menolak PP Nomor 85 Tahun 2021. Sepanduk diberi tandatangan, kemudian mereka meneriakkan keluhan dan penolakan. "Pecat mentrine, gawe aturan sak karepe dewe. Ora delok lapangan," teriak peserta aksi.

Selain PNPB, mereka juga menolak Harga Patokan Ikan (HPI) yang dirasa cukup memberatkan para pengusaha perikanan kelautan. Kenaikan HPI dan PNBP dianggap bakal berimbas pula pada seluruh nelayan.

Ketua Paguyuban Laut Sehat Batang Diharnoko mengatakan, ada sekitar 200 kapal di Batang bakal terdampak aturan itu. Mulai dari ukuran di baawh 30 gross ton hingga 30 gross ton ke atas. Tidak hanya itu, menurutnya ada sekitar 20 ribu orang yang bergerak di bidang perikanan tangkap ikut terdampak.

"Kalau kita dipaksakan dengan PP Nomor 85 tahun 2021 ini dengan membayar sebesar kenaikannya sangat keberatan. Kita angkat tangan dan tidak sanggup membayar karena pemilik kapal tidak dapat hasil," ucapnya. (yan/ton)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sarif Kakung Tekankan Pentingnya Penyuluh Andal untuk Majukan Perikanan Jateng

Sarif Kakung Tekankan Pentingnya Penyuluh Andal untuk Majukan Perikanan Jateng

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Ahmad Luthfi Pastikan Layanan BBM dan Akses Pelabuhan Nelayan Pantura Barat Lancar

Ahmad Luthfi Pastikan Layanan BBM dan Akses Pelabuhan Nelayan Pantura Barat Lancar

Nelayan Pantura Barat Terbantu, Ahmad Luthfi Pastikan Layanan BBM dan Akses Pelabuhan Lancar

Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!

Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan layanan jemput bola perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir diberikan secara gratis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer