Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demo digelar di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Batang Selasa (28/9). Ada sekitar 50 nelayan dan pemilik kapal mengikuti aksi tersebut.
"Ada komponen-komponen yang dijadikan perhitungan Kementerian Kelautan untuk menentukan HPI dan PNPB dengan jumlah kenaikan hingga 400 persen lebih. Ini di luar akal sehat nelayan di masa pendemi seperti sekarang ini," kata Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang Teguh Tarmujo.
Aksi berjalan dengan membentangkan spanduk bertuliskan Kami Nelayan Kabupaten Batang Menolak PP Nomor 85 Tahun 2021. Sepanduk diberi tandatangan, kemudian mereka meneriakkan keluhan dan penolakan. "Pecat mentrine, gawe aturan sak karepe dewe. Ora delok lapangan," teriak peserta aksi.
Selain PNPB, mereka juga menolak Harga Patokan Ikan (HPI) yang dirasa cukup memberatkan para pengusaha perikanan kelautan. Kenaikan HPI dan PNBP dianggap bakal berimbas pula pada seluruh nelayan.
Ketua Paguyuban Laut Sehat Batang Diharnoko mengatakan, ada sekitar 200 kapal di Batang bakal terdampak aturan itu. Mulai dari ukuran di baawh 30 gross ton hingga 30 gross ton ke atas. Tidak hanya itu, menurutnya ada sekitar 20 ribu orang yang bergerak di bidang perikanan tangkap ikut terdampak.
"Kalau kita dipaksakan dengan PP Nomor 85 tahun 2021 ini dengan membayar sebesar kenaikannya sangat keberatan. Kita angkat tangan dan tidak sanggup membayar karena pemilik kapal tidak dapat hasil," ucapnya. (yan/ton)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





