Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbuatannya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 740,7 juta. Pelaku melakukan aksinya pada tahun anggaran 2017 hingga 2019. Salah satunya adalah proyek perbaikan jalan yang diakali, sehingga pengerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Modus tersangka adalah meminta seluruh uang Dana Desa dari bendahara Desa Bismo. Pengelolaan keuangannya dikelola sendiri. Termasuk uang pengadaan barang dan jasa di 2017 dan 2018, juga diembatnya. Sebelum putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batang menuntut Agus 5 tahun penjara.
Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Batang Ridwan Gaos Natsukmana mengatakan, sidang dilakukan secara virtual dengan agenda pembacaan putusan atau vonis. Tersangka menjalani sidang dari Rutan Kelas IIB Batang. "Agus dinyatakan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APBdes, atas tindakannya mantan kades juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta," ujarnya Kamis (10/6/2021).
Ia menjelaskan, hakim juga memerintahkan Agus membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 740,7 juta. Pembayaran paling lambat satu bulan setelah putusan. Jika terlewati, maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Selanjutnya, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka penggantinya adalah pidana penjara selama 1,5 tahun. "Atas putusan tersebut terdakwa menerimanya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Sehingga untuk sementara putusan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap," jelas Ridwan. (yan/ton)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




