Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tarik Rp 1,5 Juta, Panitia PTSL Dilaporkan ke Polda

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ketika menyerahkan sertifikat tanah dari program PTSL langsung kepada warga Kemplong, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Rabu (10/5).(NANANG RENDI AHMAD/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ketika menyerahkan sertifikat tanah dari program PTSL langsung kepada warga Kemplong, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Rabu (10/5).(NANANG RENDI AHMAD/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Warga Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, melaporkan panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke Polda Jateng. Pelaporan terkait pungutan pembuatan PTSL. Warga merasa dirugikan, karena besaran iuran jauh di atas kesepakatan SKB 3 Menteri.

Laporan diserahkan Saiful Jihad bersama lima rekannya pada 8 Juli 2020 lalu. Dengan menyerahkan bukti kuitansi dan surat-surat lain. Setelah menunggu hampir dua bulan, akhirnya warga bernafas lega. Laporan mereka direspon Polda Jateng. " Alhamdulillah polda sudah merespon dan mulai menyidik," kata Saiful Minggu (30/8/2020).

Salah satu tokoh masyarakat setempat Zamroni menjelaskan, berdasarkan SKB 3 Menteri, biaya mengurus PTSL adalah Rp 150 ribu. Namun berdasarkan rembug desa disepakati menjadi Rp 400 ribu sebagai biaya lapangan. Tapi kenyataannya terjadi pungutan sampai Rp 1,5 juta. Alasannya untuk biaya pengurusan PTSL Rp 400 ribu dan sisanya Rp 1,1 juta untuk pengacara.

Usut punya usut, penarikan biaya yang jauh melebihi aturan ini dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya Tim16. Saat diselidiki, mereka adalah warga yang pernah bersengketa lahan.

Diungkapkan, dari kuota PTSL Desa Sawangan, ada 705 pemohon yang sudah diminta uangnya oleh Tim16. Dengan besaran bervariasi antara Rp 400 ribu sampai Rp 1,5 juta.

Namun setelah warga mengecek ke BPN. Ternyata berkas pengajuan PTSL Desa Sawangan yang dikoordinir Tim 16 belum ada satupun yang masuk. "Sudah terima uang, berkas belum ada yang masuk di BPN," tegas Zamroni geram.

Salah seorang anggota Tim 16 sudah dipanggil Polda dan memberikan kesaksian, bahwa iuran Rp 1,5 juta tersebut atas perintah lisan Kades Sawangan Ali Hafids. Dari info yang diterima masyarakat, pada Kamis (27/8/2020) lalu, Ali Hafids juga dipanggil ke Polda Jateng untuk dimintai keterangan. Sebenarnya Saiful Jihad, Zamroni dan masyarakat Desa Sawangan, berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya. Sekaligus menjadi cermin untuk masa depan yang lebih baik lagi.

Terpisah, Kades Sawangan Ali Hafids saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. Dirinya sudah diperiksa di Mapolda Jateng. Namun hasilnya seperti apa dia belum menyebutkan secara pasti. "Iya kemarin saya diperiksa di Mapolda," ucapnya.

Ali berencana melaporkan balik para pelapor atas kasus tersebut. Namun dia tidak menyebutkan laporan berupa apa dan kapan akan dilaporkan. "Saya akan laporkan balik pelapor saya," tandasnya. (yan/zal/bas)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer