Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perjuangan Guru Honorer Terganjal Regulasi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯

 RADARSEMARANG.ID, BATANG - Bupati Batang Wihaji merasa terhalangi regulasi dalam memperjuangkan guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraanya, sehingga belum bisa menjawab tuntutan mereka agar bisa ikut BPJS dan mendapatkan SK Bupati.

Untuk itu, dia meminta Menteri Pendidikan baru, Nadiem Anwar Makarim memberikan kebijakan yang bisa mensejahterakan guru honorer."Kewenangan kita dibatasi oleh aturan - aturan pemerintah pusat, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kementerian, sehingga ketika kita ingin memperjuangkan kesejahteraan guru honorer harus konsultasi dengan pemerintah pusat," kata Wihaj.

Ia juga mengatakan kesulitan Pemkab memperjuangkan guru honorer mendapatkan BPJS kesehatan, karena Bantuan Operasional Daerah (Bosda) belum mencukupi karena kemampuan keuangan daerah dan syaratnya honornya harus sudah UMK.

"Perjuangan guru wiyata bhakti mendapatkan SK Bupati agar dapat mendapatkan sertivikasi, karena sayarat sertivikasi harus lulus profesi Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan kita tidak boleh mengeluarka SK Bupati," katanya

Wihaji juga menjelaskan bahwa Pemkab Batang telah memberikan honor untuk guru wiyata bhakti sesuai dengan masa kerjanya. Kalau masa kerja di bawah 5 tahun mendapatkan honor Rp 500 ribu/ bulan, 5- 10 tahun mendaptkan Rp 1.100.000. Dan diatas 10 tahun mendapatkan Rp 1500.000."Bosda kita nilainya sudah mencapai Rp 34 miliar, yang didalamnya sudah dialokasikan Bosda personalia," jelas Wihaji

Sementara Ketua Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan (Pagardika) Kabupaten Batang Subono mengatakan, menyambut baik Bupati yang mengusahakan SK Bupati karena merupakan prioritas kita adanya pengakuan Kepala Daerah."Prioritas permintaan Pagardika memang SK, minimal SK kepala dinas, saya harap bisa langsung SK Bupati," pintanya

Selain SK, mereka juga meminta bisa di daftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan yang di biayai oleh APBD, tapi karena alokasi yang belum mencukupi di tahun kemarin kita bisa memaklumi.

"Saya harap untuk tahun depan kita bisa mendapatkan BPJs Kesehatan yang dibayarkab oleh Pemkab, dan meminta mendapatkan honor sesuai dengan upah minimal Kabupaten ( UMK)," pintanya

Dijelaskan pula untuk jumlah tenaga guru wiyata bhakti di Kabupaten Batang jumlah keseluruhan mencapai 1700 orang, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat TK, SD dan SMP. (han/bas)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka 1.460 Formasi Tanpa Afirmasi Usia, Guru PPPK Dapat Jalur Khusus 2027

Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka 1.460 Formasi Tanpa Afirmasi Usia, Guru PPPK Dapat Jalur Khusus 2027

Kemendikdasmen resmi membedakan skema seleksi CPNS guru tahun 2026 dan 2027. Rekrutmen CPNS 2026 membuka 1.460 formasi untuk fresh graduate lulusan PPG tanpa afirmasi usia, sedangkan guru PPPK penuh waktu disiapkan jalur

Guru PPPK Usia di Atas 35 Tahun: Bisa Daftar CPNS 2027, Jika Gagal Status Aman di Posisi Awal?

Guru PPPK Usia di Atas 35 Tahun: Bisa Daftar CPNS 2027, Jika Gagal Status Aman di Posisi Awal?

 Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp90 triliun untuk tunjangan guru ASN dan non-ASN sepanjang 2026. Menjelang puncak Hari Guru Nasional pada 26 November 2026 di Sentul, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurka

Guru Non ASN Bisa Bernapas Lega! Masa Kerja Diperpanjang hingga 2027

Guru Non ASN Bisa Bernapas Lega! Masa Kerja Diperpanjang hingga 2027

Guru non ASN mendapat kabar baik pada 2027. Pemerintah memperpanjang masa kerja, berikut syarat, ketentuan, TPG, insentif, dan hak tunjangannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer