alexametrics

Pelaksanaan UKK melalui LSP P-1 sebagai Upaya Meningkatkan Lulusan SMK

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Sehubungan dengan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka penyiapan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang memungkinkan adanya persaingan sektor tenaga kerja antar negara mengharuskan pemerintah untuk segera menyiapkan tenaga kerja yang profesional.

Peningkatan sumber daya manusia terutama lulusan SMK yang dituntut untuk memiliki kompetensi dan daya saing maka dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan harus mengikuti Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi pada bidangnya. Dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak 1 yang melaksanakan uji kompetensi siswa-siswa SMK melalui pendirian LSP ini di sekolah-sekolah kejuruan untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya. Untuk itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) supaya dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan pembentukan LSP pada SMK serta prosedur pemberian lisensi bagi sekolah yang sudah memenuhi syarat.

Baca juga:  Senangnya Belajar Matematika dengan Reward

Pada kenyataannya, belum semua SMK melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan LSP P1, dikarenakan tidak mudah dalam pendirian LSP Pihak pertama ini. Selain itu juga personal asesor kompetensi yang harus dimiliki sesuai skema sertifikasi kompetensi menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh sekolah. Dan juga belum semua kompetensi memiliki Skema Sertifikasi Kompetensi yang telah disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mana skema ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP P1.

LSP P1 (Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama) SMK Negeri Karangpucung merupakan LSP pihak 1 yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sejak tahun 2017 dengan nomor lisensi : BNSP-LSP-733-ID. Dengan Skema Sertifikasi Kompetensi pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraaan Ringan (TKRO) dan Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL).

Baca juga:  Asyiknya Belajar Operasi Hitung Bilangan Bulat dengan Kerikil

Permasalahan yang ada dalam penyiapan tenaga kerja terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan yaitu 1) kompetensi lulusan SMK perlu ditingkatkan dengan pengembangan kompetensi melalui uji kompetensi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, 2) persaingan tenaga kerja dari luar negeri yang akan masuk ke Negara kita, 3) percepatan perkembangan teknologi dimana tenaga kerja kita harus mampu untuk mengikutinya, 4) kesiapan lembaga dalam pengembangan kompetensi, 5) terbatasnya jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, 6) terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan, 7) belum optimalnya penyelenggarakan program pelatihan dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama, 8) masih sulitnya prosedur pemberian lisensi bagi sekolah kejuruan, 9) masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruan, 10) perlunya peningkatan proses uji sertifikasi kompetensi bagi sekolah yang telah memiliki Tempat Uji Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dan 11) belum semua Skema Sertifikasi Kompetensi disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai standar pelaksanaan uji kompetensi. (gml2/ton)

Baca juga:  Dengan Card Sort, Belajar Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi Jadi Mudah

Ketua LSP-P1 SMKN Karangpucung, Kabupaen Cilacap.

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya