alexametrics

Perilaku Masyarakat Jawa Tengah pada Masa PPKM Darurat

Oleh: Berta Antikasari, S.Si

Artikel Lain

RADARSEMARSNG.ID, Pandemi Covid-19 di Indonesia terhitung cukup parah jika dilihat dari banyaknya kasus yang terus bertambah setiap harinya dan dapat dilihat dari rumah sakit yang sudah tidak bisa lagi menampung pasien karena kelebihan kapasitas oleh pasien Covid-19. Untuk membantu menekan angka penularan Covid-19 di negara ini, pemerintah berupaya untuk mengambil suatu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan mulai 3 -20 Juli 2021 di sejumlah wilayah, yang kemudian diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. PPKM Darurat ini juga berlaku di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Mobilitas masyarakat sangat dibatasi oleh Pemerintah saat PPKM Darurat. Masyarakat dihimbau agar tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak, bahkan sejumlah kantor instansi juga diminta untuk melakukan Work From Home (WFH).

Maka dari itu, untuk melihat bagaimana sebenarnya perilaku masyarakat dalam menyikapi kebijakan Pemerintah tersebut, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (SPMPMPC-19) yang dilakukan secara daring (online) dengan menyebarkan link secara berantai ke seluruh penduduk yang terjangkau internet pada periode 13 -20 Juli 2021. Survei tersebut telah diisi oleh sebanyak 42.303 responden yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Baca juga:  IPM Kebumen Naik Kelas

Sebagai keberlanjutan dari survei yang telah dilakukan, BPS Provinsi Jawa Tengah menerbitkan publikasi berjudul Perilaku Masyarakat Jawa Tengah pada Masa PPKM Darurat.

Beberapa topik yang dibahas pada publikasi ini adalah gambaran tentang perilaku responden dalam menerapkan protokol kesehatan, penilaian responden di lingkungan sekitarnya dalam menerapkan protokol kesehatan, penilaian responden terhadap implementasi PPKM Darurat pada beberapa aspek sosial ekonomi, partisipasi responden dalam vaksinasi, pelaporan keterpaparan Covid-19, respon dalam menyikapi pembatasan kegiatan, dan penilaian responden terhadap kebutuhan pada masa pembatasan kegiatan.

Berbagai informasi penting tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk penyusunan kebijakan dalam percepatan penanganan Covid-19.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan secara umum sudah cukup baik. Namun, masih perlu ditingkatkan dalam kepatuhan memakai 2 masker (40,8%), cuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer (20,8%), dan menjaga jarak minimal 2 meter (30%).

Baca juga:  Siapkah Kita Dengan Sensus Online?

Responden yang berpendidikan SMA ke atas (perguruan tinggi) cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan SMA ke bawah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut jenis kelamin, kepatuhan terhadap protokol kesehatan lebih tinggi diterapkan oleh responden perempuan dibandingkan dengan responden laki-laki. Kemudian responden yang berstatus menikah memiliki kepatuhan protokol lebih baik dari pada responden yang belum/tidak menikah. Responden menilai kepatuhan masyarakat di sekitarnya masih rendah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selama PPKM Darurat berlangsung, didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden ternyata memilih untuk mengurangi frekuensi perjalanannya. Saat PPKM Darurat akses bepergian dijaga ketat sehingga orang tidak bisa bebas pergi tanpa melakukan tes swab atau antigen terlebih dahulu yang mana hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ke luar daerah tempat tinggal. Selain itu, responden menilai berbagai kegiatan di kantor, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum, serta kegiatan seni budaya, sosial, maupun keagamaan selama diberlakukannya aturan PPKM Darurat ini turun dibandingkan biasanya.

Baca juga:  5.084 Kendaraan yang Akan Masuk Semarang Dipaksa Putar Balik

Sebanyak 62,2% masyarakat sudah memiliki kesadaran pribadi yang cukup baik dalam mengikuti program vaksinasi. Namun, 20% dari jumlah responden yang belum melakukan vaksinasi. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan efek samping dan tidak percaya efektivitas vaksin.

Pemenuhan kebutuhan pokok, obat-obatan, vitamin, masker dan hand sanitizer, serta pelayanan kesehatan jika ada yang sakit dinilai relatif mudah oleh para responden. Namun sebanyak 32,7% responden menilai pemenuhan alat kesehatan yang menunjang seperti oxymeter, tabung oksigen, nebulizer masih relatif sulit. Jika PPKM Darurat diperpanjang, 47,3% masyarakat juga berharap agar ada bantuan sembako. Sedangkan 39,2% masyarakat berharap adanya bantuan obat-obatan atau pelayanan kesehatan agar dapat bertahan menjalani kebijakan PPKM Darurat. (pr1/aro)

Fungsional Statistisi Ahli Muda di BPS Kabupaten Purworejo

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya