alexametrics

SP2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah tiba. Untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia, SP2020 memanfaatkan data registrasi penduduk dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri, sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan SP2020. Upaya ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan “Satu Data Kependudukan Indonesia”.

Sensus Penduduk adalah pendataan penduduk / warga secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus Penduduk sudah dimulai dari tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020 ini merupakan Sensus Penduduk yang ketujuh. Ada tujuh proses bisnis Sensus Penduduk 2020, koordinasi dan konsolidasi, penyiapan basis data dasar, sensus penduduk online, penyusunan daftar penduduk (DP), pemeriksaan DP ketua/ pengurus SLS, ground check/ verifikasi lapangan bersama ketua/ pengurus SLS, dan pencacahan lapangan.

Baca juga:  Silturshop Tingkatkan Kreativitas dan Produktivitas Guru

Ada yang baru pada Sensus Penduduk 2020 sekarang ini, mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, yaitu dilakukan secara online. Setiap rumah tangga secara mandiri meng-update data kependudukan dengan menggunakan gadget ataupun komputer/laptop yang terkoneksi internet melalui link http://sensus.bps.go.id. Adapun pelaksanaan Sensus Penduduk Online (SPO) pada 15 Februari – 31 Maret 2020. Jika terlewat, maka bisa berpartisipasi di Sensus Penduduk Wawancara (SPW) selama bulan Juli 2020, dengan menerima kedatangan petugas ke rumah. Data penduduk yang dikumpulkan dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi (Presiden RI, Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019). Selain itu, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 menguatkan tugas BPS sebagai pembina data, menguatkan UU lain soal statistik dan data. Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses. BPS yang ditunjuk sebagai lembaga pemerintah yang menjadi rujukan utama data dan informasi statistik meningkatkan kolaborasi aktif dengan para pemangku kepentingan, penyedia, dan pengguna data untuk mewujudkan satu data Indonesia. Prinsip satu data ini yaitu data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/ atau data induk.

Baca juga:  Dinas Tenaga Kerja Bekali Keterampilan Warga Binaan Lapas

Untuk itu marilah kita bersama-sama menyukseskan Sensus Penduduk 2020. Karena SP2020 milik bersama untuk kepentingan bersama (pemerintah dan masyarakat Indonesia). Untuk itu dibutuhkan dukungan Kementerian/ Lembaga, Pemprov, Pemkab/ Pemkot hingga RW/ RT, dukungan dari demografer, peniliti, dan lain-lain. Partisipasi masyarakat Kabupaten Purworejo sangat diharapkan dalam menyukseskan SP2020. Mohon dukungannya menjadi booster sosialisasi SP2020, menyampaikan informasi SP2020 melalui WA Grup, email atau instrumen komunikasi lainnya kepada para pegawai di lingkungan kerja dan seluruh komunitas binaan, memasang alat peraga publisitas SP2020 di tempat-tempat strategis di K/L masing-masing. (by1/aro)

Fungsional Statistisi Muda BPS Kabupaten Purworejo

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya