alexametrics

KPK sebagai Pemilik Wacana Kebenaran

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KPK merupakan lembaga independen yang bentuk atas dasar undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 yang harus berpedoman pada lima asas yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK dibentuk untuk membantu mengatasi korupsi yang awalnya diemban oleh kepolisian dan kejaksaan dan dianggap gagal. Berkaitan dengan undang-undang KPK yang baru, banyak masyarakat yang menilai hal itu merupakan suatu bentuk pelemahan terhadap KPK. Masyarakat sudah telanjur menaruh kepercayaan yang lebih kepada KPK sebagai lembaga antirasuah yang mumpuni ketimbang kepolisian dan kejaksaan.

Sebagai lembaga independen yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, oleh beberapa kalangan KPK dianggap sering melakukan kesewenang-wenangan dalam penindakan kasus korupsi. Terlepas dari semua itu KPK dianggap sebagai pahlawan dan berjuang sendiri melawan koruptor. KPK mampu menerobos benteng-benteng yang awalnya dianggap mustahil untuk ditembus. Terbukti banyak pejabat dijebloskan ke penjara atas kasus korupsi yang mereka lakukan.

Baca juga:  KPK Periksa Ajudan Bupati Banjarnegara di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng

Di tahun 2018 KPK telah berhasil melakukan 28 operasi tangkap tangan dan menetapkan 108 tersangka. Sementara di tahun ini KPK telah melakukan 157 penyelidikan, 178 penyidikan, 128 penuntutan, dan 102 eksekusi atas putusan pengadilan. Jumlah tersebut sangat mengesankan bagi masyarakat Indonesia dan akhirnya tidak begitu mempedulikan berapa banyak anggaran yang diberikan negara untuk biaya operasional dan berapa banyak uang yang dapat diselamatkan. Yang rakyat tahu bahwa mereka telah memberangus musuh-musuh rakyat yang menyebabkan mereka menderita. Sehingga semua yang dilakukan oleh lembaga yang ada di luarnya dianggap ingin melemahkan KPK.

Dalam suatu wacana terkandung power and knowledge, yang keduanya tidak dapat dipisahkan melainkan saling mendukung. Kekuasaan membentuk pengetahuan dan pengetahuan memberikan nilai surplus bagi kekuasaan untuk menjaga eksistensinya. Sehingga dalam kaitannya dengan reaksi mahasiswa atas disahkannya RUU KPK merupakan suatu bentuk mempertahankan wacana dominan untuk melawan resistensinya yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Wacana KPK sebagai institusi yang benar dalam penindakan kasus korupsi, telah menjadi pengetahuan yang harus dijaga oleh kuasanya. Sehingga ketika pemerintah dan DPR yang merupakan bagian dari kuasa ingin mengembalikan wacana pemberantasan korupsi ke polisi dan kejaksaan secara otomatis akan mendapatkan penolakan.

Baca juga:  Sragen Terkontraksi - 1,81 persen di Masa Pandemi

Meskipun pemerintah dengan segala argumennya menganggap KPK tidak efektif dalam pencegahan, supervisi dan penanganan kasus korupsi, sewenang-wenang dalam penindakan, dan penetapan tersangka korupsi serta dianggap inkonstitusional dan lain sebagainya, tidak akan dipedulikan oleh publik karena dalam benak mereka yang dianggap benar adalah KPK. Sehingga argumen benar pun dari pemerintah akan tetap dianggap salah karena mereka bagian dari kekuasaan di era post truth ini.

Pemerintah memang memiliki institusi-institusi sebagai representasi bagian dari kekuasaan yang dapat mendukungnya untuk memproduksi pengetahuan. Akan tetapi hal itu tidaklah cukup karena dalam pembalikan wacana perlu dilakukan secara ideologis, menyusup seperti nafas dengan mengonstruksi kebenaran secara perlahan dengan bukti-bukti konkret bahwa kedua lembaga tersebut wes ora koyo biyen. Akan tetapi jika yang mereka lakukan dengan cara paksaan seperti tiba-tiba mengesahkan UU KPK yang baru, kebenaran tetap akan menjad milik KPK sehingga gelombang protes tidak akan terbendung selama KPK sebagai lembaga antirasuah terus menjadi ilmu pengetahuan yang benar. (*)

Baca juga:  Bakso Balungan Pak Granat Tunggu Kabar KPK

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sastra UGM

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya